Oleh : Ahmad Sastra
Indonesia dalam duka yang mendalam. Belum hilang dari ingatan bangsa ini, disaat sekitar 700 nyawa melayang karena menjadi ‘tumbal’ pemilu. Berbagai janji lama bahkan belum dipenuhi oleh pemerintah lama, kini saat kembali terpilih, rakyat belum juga beranjak nasibnya.
Yang terjadi pada bangsa ini justru deraan musibah yang belum juga kunjung berakhir. Masih ingat kita disaat negeri ini didera oleh banjir, gunung meletus, tanah longsong yang juga telah menelan banyak nyawa. Nah, di awal tahun 2020 kembali negeri ini dilanda musibah yang tak kalah dahsyat, yakni merebaknya coronavirus.
Coronavirus bahkan telah menjadi pandemik di negeri ini dan satu-persatu korban berjatuhan, dari rakyat biasa hingga para tenaga medis. Tidak hanya sampai disitu, sebagaimana di luar negeri, coronavirus juga telah menyerang para pejabat negeri ini. Dari 192 negara di dunia, 142 negera kini terpapar coronavirus ini.
Banyak negara yang kemudian melakukan lockdown, social distancing dan stay at home untuk menghentikan penyebaran virus ini agar tidak semakin meluas. Kebijakan lockdown memang berat, tapi demi keselamatan nyawa rakyat, maka negara yang bertanggungjawab akan tetap melakukan. Ibarat orang tua yang akan melakukan apapun demi keselamatan anak dan kekuarganya.
Dalam UU No 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan pasal 55 ayat (1) menyatakan selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewa ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. (2) Tanggungjawab pemerintah pusat dalam penyelenggaraan karantina wilayah sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah dan pihak yang terkait.
Disitulah pemerintah diuji untuk bisa mengurus urusan rakyat, disaat rakyat yang memilihnya saat pemilu sedang menghadapi persoalan. Sebab jika rakyat dibiarkan tetap beraktivitas, maka sama saja dengan membiarkan coronavirus ini tetap menjalar. Membiarkan tetap menjalar, sama saja dengan membiarkan rakyat mati satu – persatu. Padahal negara ini diakui sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam.
Padahal saat kampanye pemilu, semua partai politik teriak keras akan selalu menjadi pembela rakyat dan ingin memberikan kesejahteraan bagi kehidupan rakyat. Atas nama pancasila, calon presiden selalu menjanjikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi apa kenyataannya, setelah mereka berkuasa, rakyat justru diabaikan.
Belum lama berkuasa, rezim ini justru sudah meneror rakyat dengan berbagai kenaikan biaya hidup seperti BPJS dan listrik. Pemerintah juga semakin menumpuk hutang yang hampir tak bisa dilunasi, sebab bunganya saja terus menggelembung. Tahun ini saja, Indonesia harus bayat bunga hutangnya sekitar 295 T.
Inilah nestapa bagi kaum miskin dhuafa yang hidup di negara demokrasi kapitalisme sekuler, dimana yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Demokrasi adalah ideologi yang mengkayakan orang kaya dan memiskinkan orang yang sudah miskin. Terlebih disaat merebak wabah coronavirus ini, pemerintah menolak lockdown, sementara rakyat disuruh stay at home. Ini adalah kebijakan kontraproduktif.
Bagaimana keluarga bisa stay at home dengan waktu yang belum bisa ditentukan, sementara kebutuhan hidup sehari-hari tidak dijamin sama sekali oleh pemerintah. Lockdown adalah upaya pemerintah untuk menghentikan persebaran virus demi keselamatan rakyatnya dengan menjamin seluruh kebutuhan hidup rakyatnya. Memang itulah yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah.
Namun ini hanyalah impian belaka. Rakyat miskin justru mendapati nasib yang mengenaskan. Mereka harus tetap bekerja dengan perasaan yang was-was karena khawatir tertular viris corona, demi dapur keluarga bisa tetap ngebul. Jikapun terkena, ternyata pemerintah juga tidak memberikan jaminan gratis bagi pengobatan. Bahkan banyak tenaga medis yang kekurangan APD. Mengenaskan. Padahal konon katanya, Indonesia adalah negara dengan sumber daya alam yang sangat melimpah ruah.
Nestapa kaum dhuafa di tengah wabah corona menjadi fenomena paling dominan mengawali rezim yang telah dua kali berkuasa ini. Semua ini akan dicatat oleh rakyat, bahwa pemerintah tidak mampu menghadapi musibah ini. Nasib rakyat kecil seolah diombang-ambing oleh kebijakan pemerintah yang tidak jelas dan tidak berpihak kepada rakyat.
Idealnya, rakyat bisa mendapatkan masker gratis, meskipun cuma satu biji. Tapi, yang terjadi justru masker menghilang dari pasaran dan jikapun ada, harganya melangit. Inilah jahatnya sistem kapitalisme demokrasi yang memanfaatkan penderitaan rakyat demi meraup keuntungan materi.
Entah sampai kapan nasib rakyat terus dirundung nestapa seperti ini ?. Apakah merebaknya coronavirus akan bernasib sama seperti saat pemilu 2019 yang lalu yakni menelan banyak korban nyawa rakyat. Nyawa rakyat menjadi tidak berharga dibawah perebutan hegemoni ideologi kapitalisme demokrasi.
Jika pemilu menelan korban sekitar 700 nyawa, entah berapa nyawa yang akan menjadi korban coronavirus ini. Sebab setiap hari, ada saja korban yang meninggal karena coronavirus ini. Bahkan Indonesia menempati peringkat nomer satu presentase kematian akibat coronavirus ini, yakni 9,3 persen. Italia menempati posisi kedua, yakni 9,2 persen dan disusul Iran sebesar 7,7 persen.
Nestapa kaum dhuafa di tengah wabah corona, sampai kapan ?. Entahlah……
(AhmadSastra,KotaHujan,24/03/20 : 12.00 WIB)
__ ________________________________________ Website : https://www.ahmadsastra.com Twitter : https://twitter.com/@ahmadsastra1 Facebook : https://facebook.com/sastraahmad FansPage: https://facebook.com/ahmadsastra76 Channel Telegram : https://t.me/ahmadsastraofficial Instagram : https://instagram.com/sastraahmad
Tidak ada komentar:
Posting Komentar