Oleh : Ahmad Sastra
Keberadaan partai-partai Islam merupakan fenomena
penting dalam perkembangan politik modern di berbagai negara berpenduduk
mayoritas Muslim. Sejak awal abad ke-20, partai-partai yang menjadikan Islam
sebagai sumber inspirasi nilai maupun identitas politik muncul sebagai respons
terhadap kolonialisme, modernisasi, dan pembentukan negara-bangsa.
Di Indonesia,
partai-partai Islam telah menjadi bagian dari perjalanan demokrasi sejak masa
kemerdekaan hingga era Reformasi. Namun, perjalanan tersebut memperlihatkan
dinamika yang kompleks. Ketika memasuki sistem demokrasi elektoral,
partai-partai Islam tidak hanya dituntut mempertahankan identitas ideologisnya,
tetapi juga harus bersaing memperoleh dukungan publik dalam pemilihan umum yang
kompetitif.
Fenomena tersebut melahirkan dilema klasik dalam ilmu
politik: bagaimana mempertahankan idealisme tanpa kehilangan elektabilitas?
Sebaliknya, bagaimana meningkatkan elektabilitas tanpa mengaburkan identitas
ideologis? Berbagai penelitian menunjukkan bahwa dilema ini tidak hanya dialami
oleh partai-partai Islam di Indonesia, tetapi juga oleh partai-partai berbasis
agama di Turki, Tunisia, Maroko, Malaysia, hingga Eropa.
Dalam demokrasi modern, pemilihan umum merupakan
mekanisme utama untuk memperoleh legitimasi politik. Anthony Downs (1957)
menjelaskan bahwa partai politik cenderung menyesuaikan program dan strategi
agar mampu menarik dukungan pemilih sebanyak mungkin. Otto Kirchheimer (1966)
menyebut proses ini sebagai transformasi menuju catch-all party, yaitu
partai yang memperluas basis dukungan dengan mengurangi penekanan pada
identitas yang terlalu sempit.
Dalam konteks tersebut, partai-partai Islam menghadapi
tantangan yang sama dengan partai lainnya. Mereka harus menyeimbangkan antara
konsistensi terhadap nilai-nilai yang menjadi identitasnya dan kebutuhan untuk
menjangkau pemilih yang semakin beragam dari sisi sosial, ekonomi, dan budaya.
Kompetisi politik yang ketat, sistem multipartai, kebutuhan membangun koalisi,
serta pengaruh media massa semakin memperbesar tekanan untuk melakukan
adaptasi.
Identitas Ideologis Partai Islam
Dalam literatur pemikiran politik Islam klasik,
kekuasaan dipandang sebagai amanah yang bertujuan menjaga agama dan mewujudkan
kemaslahatan masyarakat. Al-Mawardi dalam Al-Ahkam al-Sulthaniyyah
menjelaskan bahwa pemerintahan memiliki dua fungsi utama, yaitu hirasat
al-din (memelihara agama) dan siyasat al-dunya (mengatur urusan
dunia). Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa keberadaan kekuasaan harus diarahkan
untuk menegakkan keadilan dan mencegah kezaliman.
Al-Qur'an menegaskan: "Sesungguhnya Allah
menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan." (QS. An-Nahl [16]: 90). Demikian
pula firman-Nya: "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak
keadilan." (QS. Al-Ma'idah [5]: 8).
Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa nilai utama dalam
politik Islam adalah keadilan, amanah, dan kemaslahatan dengan menerapkan hukum
Allah sebagai sumber kebenaran. Dalam praktiknya, berbagai partai yang
mengidentifikasi diri sebagai partai Islam dapat memiliki cara yang
berbeda-beda dalam menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam program politik.
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa banyak partai
Islam mengalami proses adaptasi ketika memasuki arena demokrasi. Vali Nasr
(2005) menggunakan istilah Muslim Democracy untuk menggambarkan kecenderungan
sebagian partai Islam berpartisipasi dalam demokrasi dengan pendekatan yang
lebih moderat dan inklusif.
Bahtiar Effendy (2003) juga mencatat bahwa di
Indonesia, sebagian partai Islam semakin menekankan isu kesejahteraan, pendidikan,
antikorupsi, dan pelayanan publik sebagai bagian dari strategi menjangkau
pemilih yang lebih luas.
Dari perspektif ilmu politik, perubahan tersebut dapat
dipahami sebagai bentuk institutional adaptation, yaitu penyesuaian
organisasi terhadap lingkungan politik yang berubah. Adaptasi tidak selalu
berarti meninggalkan identitas, tetapi dapat mencerminkan upaya menerjemahkan
nilai-nilai dasar ke dalam agenda yang lebih relevan dengan kebutuhan
masyarakat.
Namun, sebagian pengamat juga mengingatkan bahwa adaptasi
yang terlalu jauh dapat memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi ideologis.
Di sinilah muncul diskusi tentang bagaimana menjaga keseimbangan antara prinsip
dan strategi politik.
Pragmatisme politik sering dipahami sebagai
kecenderungan mengutamakan strategi jangka pendek untuk memperoleh atau
mempertahankan dukungan politik. Fenomena ini tidak hanya ditemukan pada partai
Islam, tetapi juga pada partai-partai dengan ideologi lain. Sistem pemilu,
kebutuhan koalisi, pendanaan politik, dan perubahan preferensi pemilih menjadi
faktor yang mendorong lahirnya berbagai bentuk kompromi politik.
Literatur ilmu politik menunjukkan bahwa pragmatisme
dapat memiliki dua sisi. Di satu sisi, ia memungkinkan partai beradaptasi
dengan perubahan sosial dan membangun koalisi yang diperlukan untuk menjalankan
pemerintahan. Di sisi lain, jika tidak diimbangi dengan integritas dan
akuntabilitas, pragmatisme dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap
konsistensi nilai yang diusung partai.
Etika Politik dalam Perspektif Islam
Dalam perspektif Islam, politik tidak hanya berkaitan
dengan perebutan kekuasaan, tetapi juga dengan tanggung jawab moral. Rasulullah
SAW bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan
dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (HR. al-Bukhari dan
Muslim).
Hadis ini menegaskan bahwa amanah kepemimpinan harus
dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Prinsip amanah, kejujuran, keadilan, musyawarah
(syura), dan pelayanan kepada masyarakat merupakan nilai-nilai yang
dapat menjadi ukuran etik bagi setiap aktor politik, terlepas dari afiliasi
partainya.
Al-Qur'an juga mengingatkan: "Sesungguhnya
Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya."
(QS. An-Nisa' [4]: 58). Dengan demikian, evaluasi terhadap partai politik dalam
perspektif Islam tidak hanya menyangkut identitas atau simbol keagamaan, tetapi
juga bagaimana nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam tata kelola yang jujur,
adil, dan berpihak pada kemaslahatan publik.
Perjalanan partai-partai Islam dalam demokrasi
elektoral menunjukkan bahwa politik selalu melibatkan interaksi antara prinsip,
strategi, dan realitas sosial. Literatur akademik memperlihatkan adanya
berbagai pola transformasi: sebagian partai mempertahankan identitas ideologis
secara kuat, sebagian lain melakukan adaptasi yang lebih luas terhadap tuntutan
kompetisi politik demokrasi sekuler. Perbedaan tersebut mencerminkan keragaman
pengalaman politik di berbagai negara dan tidak dapat dijelaskan hanya oleh
satu faktor.
Kualitas partai politik tidak hanya ditentukan oleh
identitas ideologis yang diklaim, tetapi juga oleh integritas kader, kualitas
kepemimpinan, akuntabilitas, serta kemampuan menghadirkan kebijakan yang adil
dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam perspektif Islam, nilai-nilai amanah,
keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan merupakan prinsip yang tetap relevan
sebagai tolok ukur etika politik di tengah dinamika politik setiap nagara. Karena
itu partai politik Islam mestinya konsisten dengan perjuangan menegakkan hukum
Islam, bukan malah terjebak dalam sekulerisme pragmatis.
Referensi
Al-Mawardi. (1996). Al-Ahkam al-Sulthaniyyah.
Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
Downs, A. (1957). An Economic Theory of Democracy.
Harper.
Effendy, B. (2003). Islam and the State in
Indonesia. Institute of Southeast Asian Studies.
Esposito, J. L., & Voll, J. O. (1996). Islam
and Democracy. Oxford University Press.
Ibn Taymiyyah. (1998). As-Siyasah Asy-Syar'iyyah.
Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
Kirchheimer, O. (1966). The Transformation of the
Western European Party Systems. Dalam J. LaPalombara & M. Weiner (Eds.), Political
Parties and Political Development. Princeton University Press.
Nasr, V. (2005). The Rise of Muslim Democracy. Journal
of Democracy, 16(2), 13–27.
Sartori, G. (1976). Parties and Party Systems.
Cambridge University Press.
(Ahmad Sastra, Kota Hujan, No. 1444/30/09/26 : 18.41
WIB)
