Oleh : Ahmad Sastra
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, intelektual
publik mempunyai posisi yang unik. Ia bukan pejabat negara, tetapi pikirannya
dapat memengaruhi kebijakan ; bukan pemegang kekuasaan, tetapi kritiknya dapat
mengoreksi kekuasaan. Edward Said menggambarkan intelektual sebagai figur yang
memiliki keberanian “speak truth to power”, menyampaikan kebenaran kepada
kekuasaan sekalipun berisiko kehilangan kenyamanan dan penerimaan sosial.
Noam Chomsky menggunakan formulasi yang hampir senada :
tanggung jawab intelektual adalah menemukan kebenaran dan membongkar
kebohongan, terutama ketika mereka mempunyai akses, pendidikan, dan sumber daya
yang tidak dimiliki masyarakat luas. Keberadaan intelektual kritis merupakan
salah satu mekanisme informal yang penting dalam sebuah bangsa. Kekuasaan
diawasi bukan hanya oleh parlemen, pengadilan, dan pers, tetapi juga oleh
masyarakat ilmu yang memiliki independensi berpikir.
Persoalan menjadi lebih kompleks ketika seorang
intelektual yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai pengkritik pemerintah
kemudian menerima jabatan dalam pemerintahan. Secara akademik normatif,
keduanya merupakan kemungkinan yang harus diuji melalui perilaku dan hasil. Namun
sistem demokrasi sekuler, keterlibatan dalam pemerintahan adalah hasil kompromi
dan cenderung pragmatis, ini sudah menjadi rahasia umum.
Seseorang yang sebelumnya berbicara dari luar
institusi kini terikat oleh mekanisme administratif, tanggung jawab
kelembagaan, kerahasiaan tertentu, disiplin organisasi, dan konsekuensi konkret
dari keputusan yang diambilnya. Karena itu, perbedaannya bukan sekadar
geografis, dulu di luar, sekarang di dalam, melainkan perubahan struktur perilaku.
Seorang kritikus dapat menyampaikan apa yang
seharusnya dilakukan; seorang pejabat harus ikut bertanggung jawab terhadap apa
yang benar-benar dikerjakan. Dalam demokrasi pragmatis, kritikus hanya boleh
berada di luar pemerintahan dengan menyebut dirinya sebagai kritikus atau
oposisi. Kalau sudah bergabung ya bukan lagi kritikus namanya.
Dari Kritik Menuju Kekuasaan : Kooptasi atau
Kolaborasi?
Fenomena masuknya seorang RG yang selama ini berada di
luar pemerintahan menimbulkan berbagai spekulasi masyarakat. Mayoritas menyayangkan
sikap RG yang kini justru menjadi bawahan orang-orang yang dulunya banyak
mendapat kritik darinya. Terlebih lagi dengan menjadi watimpres, maka akan
mendapatkan gaji dari uang rakyat dan mendapatkan fasilitas setara dengan
menteri. Pemerintahan saat ini cenderung anti kritik. Apakah RG setelah menjadi
watimpres akan mati-matian membela pemerintahan dengan segudang apologinya ?.
Literatur ilmu politik memberikan beberapa penjelasan
terhadap masuknya figur kritis ke dalam institusi kekuasaan. Salah satunya
adalah co-optation atau kooptasi. Philip Selznick menggunakan konsep ini untuk
menjelaskan proses ketika organisasi memasukkan individu atau kelompok yang
sebelumnya berada di luar struktur kekuasaan guna memperoleh dukungan,
legitimasi, atau mengurangi resistensi.
Kajian berikutnya tentang kooptasi menekankan bahwa
masuknya kelompok penantang ke dalam struktur otoritas dapat mengubah baik
institusi maupun aktor yang bergabung di dalamnya. Kooptasi bukan satu-satunya
kemungkinan. Masuknya intelektual ke pemerintahan juga dapat dibaca sebagai
policy collaboration, yakni usaha mengubah kebijakan dari dalam.
Pemerintahan membutuhkan pengetahuan, analisis, dan
kritik internal agar tidak terjebak dalam groupthink. Dalam skenario
ini, intelektual tidak berhenti kritis, tetapi mengubah lokus kritiknya : dari
ruang publik menuju ruang pengambilan keputusan. Meski hal ini mustahil,
sebagaimana diungkap oleh RG bahwa dirinya atau watimpres berada di ruang etis,
bukan teknis apalagi politis.
Jadi apa sebenarnya motif RG menerima tawaran sebagai
watimpres, sementara sebelumnya dia begitu keras dan kasar mengkritik Prabowo
dan jajaran kabinet lainnya. Dia sendiri dengan retorikanya di depan wartawan mengatakan
: apa alasan saya untuk menolak ?. Pertanyaan yang justru harus dijawab oleh
dia sendiri.
Bukanlah dalam sebuah potcast dia menegaskan akan
menolak tawaran jabatan pemerintah dalam waktu dan tempo yang
sesingkat-singkatnya ?. Dimana letak konsistensi pernyataannya ?. Dengan ringan
dia menjawab wartawan : saya cuma pindah dari luar ke dalam, saya tetap
radikal. Pertanyaannya jika sama, kenapa mesti pindah. Padahal secara empiric sangat
jelas bahwa berbeda antara berada dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan. Anak
SD juga tahu itu.
Dalam teori politik, kemungkinan ketiga adalah
transformasi peran. Ketika posisi seseorang berubah, tanggung jawab etiknya
juga berubah. Intelektual bebas terutama bertanggung jawab kepada kebenaran
argumentatif dan publik ; pejabat publik harus menambahkan tanggung jawab
terhadap konsekuensi kebijakan, hukum, penggunaan anggaran, dan kepentingan
masyarakat. Ini teorinya, namun faktanya biasanya sebaliknya. Pemerintahan seringkali
justru mengambil kebijakan yang bertentangan dengan kehendak rakyatnya.
Karena beberapa penjelasan tersebut sama-sama mungkin,
motif pribadi seseorang tidak dapat disimpulkan hanya dari keputusannya
menerima jabatan. Yang dapat dinilai secara ilmiah adalah rekam tindakan
setelah masuk ke pemerintahan : apakah ia mempertahankan konsistensi
intelektual, menghasilkan perbaikan kebijakan, tetap terbuka terhadap kritik,
atau justru kehilangan independensinya ?.
Benda, Gramsci, Chomsky, Said, dan Weber
Julien Benda dalam La Trahison des Clercs, diterjemahkan
sebagai The Treason of the Intellectuals, memberikan salah satu kritik
paling keras terhadap intelektual yang menundukkan pencarian kebenaran kepada
kepentingan politik, nasionalisme, dan keuntungan material.
Bagi Benda, tragedi intelektual terjadi ketika mereka
meninggalkan nilai universal demi menjadi pembela kepentingan kekuasaan atau
kelompok tertentu. Gagasan Benda melahirkan parameter penting : kedekatan
dengan kekuasaan tidak boleh mengalahkan independensi penilaian.
Antonio Gramsci memiliki perspektif berbeda. Ia
menolak anggapan bahwa intelektual sepenuhnya berdiri di luar struktur sosial.
Konsep organic intellectual menjelaskan bahwa intelektual selalu
mempunyai hubungan dengan kelompok sosial dan ikut membentuk kesadaran serta
hegemoni.
Dalam Prison Notebooks, Gramsci bahkan
menjelaskan bagaimana intelektual dapat berfungsi sebagai penghubung antara
masyarakat sipil dan kekuasaan negara. Perspektif Gramsci mengingatkan bahwa
“independensi total” tidak selalu sederhana ; yang lebih penting adalah
menyadari posisi sosial dan kepentingan yang memengaruhi produksi gagasan.
Edward Said kembali menguatkan dimensi kritis
intelektual. Dalam Representations of the Intellectual, Said melihat
intelektual ideal sebagai sosok yang tidak mudah dikooptasi uang, kekuasaan,
atau profesionalisme sempit. Chomsky bahkan menegaskan bahwa akses istimewa
intelektual terhadap pendidikan dan informasi menimbulkan tanggung jawab lebih
besar untuk mencari kebenaran dan membantu masyarakat memahami struktur
kekuasaan.
Max Weber memberikan perspektif yang sangat relevan
ketika intelektual masuk ke pemerintahan. Ia membedakan ethic of conviction
(Gesinnungsethik) dan ethic of responsibility (Verantwortungsethik).
Orang yang bertindak berdasarkan keyakinan mempertahankan prinsip moralnya ;
sementara orang yang memegang tanggung jawab politik harus memperhitungkan
konsekuensi nyata dari setiap keputusan.
Weber tidak memandang keduanya sebagai pilihan
sederhana. Politik yang matang memerlukan perpaduan keyakinan dan tanggung
jawab. Artinya, ketika seorang intelektual menerima jabatan publik, ujian
sesungguhnya justru dimulai: mampukah prinsip yang dulu dikatakan dari luar
diterjemahkan menjadi kebijakan ketika harus menghadapi keterbatasan anggaran,
birokrasi, kompromi, dan konsekuensi politik?
Belajar dari Sejarah
Sejarah memperlihatkan dua jalur berbeda. Chomsky
mempertahankan posisi sebagai akademisi dan kritikus politik tanpa menjadi
pejabat pemerintahan; hal tersebut memberinya ruang besar untuk melakukan
kritik terhadap kebijakan negara dari luar institusi. Edward Said juga dikenal
terutama melalui peran akademik dan intelektual publiknya.
Sebaliknya, terdapat intelektual yang memasuki
pemerintahan. Henry Kissinger, misalnya, berasal dari lingkungan akademik
Harvard sebelum menjadi penasihat keamanan nasional dan kemudian Menteri Luar
Negeri Amerika Serikat pada 1973–1977.
Pengalaman seperti ini menunjukkan bahwa memasuki
kekuasaan memberikan kesempatan memengaruhi kebijakan secara langsung, tetapi
sekaligus membuat seorang intelektual harus mempertanggungjawabkan keputusan
negara yang turut dibentuknya.
Masuk atau tidaknya seorang intelektual ke
pemerintahan bukan parameter tunggal integritas; parameter yang lebih relevan
adalah apa yang dilakukan terhadap kekuasaan setelah ia memilikinya.
Perspektif Islam : Jabatan adalah Amanah
Islam memberikan parameter yang lebih fundamental.
Jabatan bukan sekadar kesempatan melakukan perubahan, melainkan amanah yang
akan dipertanggungjawabkan. Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya Allah
menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila
menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan
adil." (QS. An-Nisa' [4]: 58).
Rasulullah SAW bersabda: "Setiap kalian adalah
pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang
dipimpinnya." (HR. al-Bukhari dan Muslim).
Dua prinsip tersebut menempatkan jabatan pada tiga
parameter : amanah, keadilan, dan akuntabilitas. Karena itu, dalam perspektif
Islam, pertanyaan penting bagi seorang intelektual yang memasuki pemerintahan
bukanlah semata-mata “mengapa menerima jabatan?”, tetapi: apakah ilmu tetap
disampaikan secara jujur; apakah keberanian mengatakan yang benar tetap
terpelihara; apakah kekuasaan dipergunakan untuk kemaslahatan; dan apakah
kedekatan kepada penguasa mengubah standar kebenaran yang sebelumnya
diperjuangkan?
Relasi intelektual dengan kekuasaan memang tidak
pernah sederhana. Tetap berada di luar pemerintahan memberikan kebebasan kritik
yang lebih luas tetapi tidak selalu memberikan akses langsung terhadap proses
pengambilan keputusan. Masuk ke pemerintahan memberikan peluang mengubah
kebijakan dari dalam, tetapi juga menghadirkan risiko kooptasi, kompromi
berlebihan, konflik kepentingan, dan hilangnya jarak kritis.
Teori Benda mengingatkan bahaya intelektual yang
menjual independensinya; Gramsci menunjukkan keterkaitan intelektual dengan
struktur kekuasaan; Said dan Chomsky menegaskan kewajiban menyampaikan kebenaran;
sedangkan Weber mengingatkan bahwa ketika seseorang memegang kekuasaan,
keyakinan moral harus bertemu dengan tanggung jawab terhadap konsekuensi.
Ujian seorang intelektual bukan hanya keberaniannya
mengkritik kekuasaan ketika berada di luar. Ujian yang lebih berat adalah
apakah ia masih mampu menjaga keberanian intelektual ketika dirinya sendiri
telah menjadi bagian dari struktur kekuasaan. Dalam perspektif Islam, jabatan
tidak membebaskan seorang intelektual dari kewajiban mengatakan yang benar. Sebaliknya,
semakin besar kekuasaan yang diterima, semakin besar pula amanah dan
pertanggungjawabannya.
Referensi
Al-Ghazali. (2005). Ihya' 'Ulum al-Din. Dar
al-Ma'rifah.
Al-Mawardi. (1996). Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa
al-Wilayat al-Diniyyah. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
Aron, R. (1957). The opium of the intellectuals.
Secker & Warburg.
Benda, J. (2006). The treason of the intellectuals
(R. Aldington, Trans.). Transaction Publishers. (Original work published 1927).
Berlin, I. (1969). Four essays on liberty.
Oxford University Press.
Chomsky, N. (1967). The responsibility of
intellectuals. The New York Review of Books, 8(3).
Couto, R. A. (1988). TVA's old and new grass roots: A
reexamination of cooptation. Administration & Society, 19(4),
453–478.
Coy, P. G. (2013). Co-optation. In The
Wiley-Blackwell encyclopedia of social and political movements.
Wiley-Blackwell.
Foucault, M. (1980). Power/knowledge: Selected
interviews and other writings, 1972–1977. Pantheon Books.
Gramsci, A. (1971). Selections from the prison
notebooks (Q. Hoare & G. N. Smith, Eds. & Trans.). International
Publishers.
Habermas, J. (1989). The structural transformation
of the public sphere. MIT Press.
Ibn Taymiyyah. (1998). Al-Siyasah al-Shar'iyyah fi
Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyyah. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
Mills, C. W. (1956). The power elite. Oxford
University Press.
Said, E. W. (1994). Representations of the intellectual:
The 1993 Reith lectures. Vintage.
Selznick, P. (1949). TVA and the grass roots: A
study in the sociology of formal organization. University of California
Press.
Starr, B. E. (1999). The structure of Max Weber's
ethic of responsibility. Journal of Religious Ethics, 27(3), 407–434.
Walzer, M. (1973). Political action: The problem of
dirty hands. Philosophy & Public Affairs, 2(2), 160–180.
Weber, M. (2004). Politics as a vocation. In D. Owen
& T. B. Strong (Eds.), The vocation lectures (R. Livingstone,
Trans., pp. 32–94). Hackett Publishing.
(Ahmad Sastra, Kota Hujan, No.1445/05/10/26 : 08.50
WIB)
