MENGADILI KETIDAKADILAN - Ahmad Sastra.com

Breaking

Minggu, 13 Desember 2020

MENGADILI KETIDAKADILAN



 

Oleh : Ahmad Sastra

 

Sepanjang sejarah pemerintahan Indonesia dengan bergantinya penguasa, bisa didapati berbagai kebijakan yang sering kali justru menuai penolakan oleh rakyatnya sendiri. Belum pernah ada rezim dari orde lama, orde baru hingga reformasi yang sepi dari kritik. Meski seringkali pemerintah selalu berada pada posisi pembelaan subyektif atas kebijakan yang diambilnya, sementara kaum intelektual dan pengamat berdiri pada posisi obyektif, namun pada akhirnya politik kekuasaan seringkali  yang menang. Sementara dari rezim yang satu ke rezim yang lain, masyarakat belum beranjak lebih baik.

 

Tak terkecuali pada saat ini, belum tuntas pemerintah menyelesaikan persoalan pandemi covid-19 yang hingga kini jumlah masyarakat yang terpapar justru semakin menanjak naik. Entah sudah berapa korban jiwa akibat virus asal china ini. Namun sungguh ironis, dana bantuan kepada rakyat masa pandemi justru dikorupsi oleh menteri sosial. Begitu jahatnya seorang menteri yang sudah kaya, masih tega memakan uang haram milik rakyat jelata.

 

Di tengah suasana rakyat yang makin susah akibat banyaknya PHK akibat covod-19, terjadi sebuah tragedi berdarah yang merenggut 6 nyawa rakyat yang masih belum jelas duduk perkaranya. Enam nyawa lascar FPI yang sedang mengawal HRS harus mati di ujung senapan polisi yang pelurunya bahkan dibeli dari uang rakyat. Apapun alasannya, polisi tidak berhak membunuh laskar yang oleh sekum FPI ditegaskan tidak dibekali senjata.

  

Terlebih ketika polisi memberikan keterangan juga berubah-ubah yang akhirnya membuat rakyat tak lagi percaya oleh keterangan polisi. Para pengamat dan ahli hukum menyebut tindakan polisi sebagai bentuk pelanggaran HAM berat. Ironisnya, presiden terlambat memberikan respon atas tragedi kemanusiaan ini. kekecewaan justru mencul dari masyarakat atas pernyataan presiden bahwa seolah tragedi ini seperti kejadian biasa-biasa saja.

 

Belum cukup sampai disini, di tengah keluarga korban yang sedang berduka, pemerintah justru memperkarkan HRS yang dianggap melanggar protokol kesehatan dengan menjadikan sebagai tersangka. Hari ini HRS bahkan ditahan. Di berbagai daerah, terutama Ciamis, kekecewaan rakyat memuncak dengan beramai-ramai mendatangi kantor polisi setempat meminta dirinya untuk ditahan sebagai pengganti HRS.

 

Tidak mengherankan jika pemerintah dianggap oleh banyak kalangan justru telah mempertontonkan ketidakadilan dan kezoliman. Pemerintah bahkan tidak memberikan teguran atas kerumunan pilkada yang telah melakukan pelanggaran protokol kesehatan puluhan kali. Alih-alih menangkap dan memenjarakan, sekedar melakukan peringatan kepada peserta pilkadapun tidak dilakukan. Lantas kenapa HRS justru ditahan dan dipenjara. Terasa sesak dada melihat ketidakadilan di negeri ini.

 

Ketidakadilan yang dipertontonkan rezim ini memantik reaksi masyarakat untuk segera membentuk tim pencari fakta yang independen untuk menguak fakta yang sesungguhnya atas kematian enam laskar FPI yang meregang nyawa di tangan apparat. Rakyat masih berharap ada setitik keadilan ketika pemerintah membentuk tim independen tersebut. Ada juga masyarakat yang melaporkan tragedi ini kepada komnas HAM agar bisa dilakukan investigasi secara obyektif.

 

Sebagaimana HRS yang dengan ksatria datang ke metro polda atas panggilan sebagai tersangka, begitupun semestinya pihak kepolisian harus lebih ksatria lagi untuk datang ke komnas HAM menjelaskan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya apa yang sesunggunya terjadi hingga mereka tega membunuh rakyatnya sendiri. Sementara kepada OPM yang jelas-jelas menyatakan merdeka, polisi justru diam seribu bahasa.

 

Sendainyapun laskar FPI melakukan penyerangan, maka polisi bukan lantas membunuhnya, namun melumpuhkan untuk dibawa ke pengadilan. Berbeda dengan tentara yang wajib menembak mati bagi para penjajah yang hendak merebut wilayah negara dan mengganggu kedaulatan negara. Sebab polisi itu pengayom masyarakat, bukan pembunuh masyarakat. Tentara itu penjaga kedaulatan negara, bukan menurunkan baliho.

 

Negeri ini nampaknya ada dalam kendali orang lain. Negeri ini nampaknya tidak memiliki kedaulatan lagi. Negeri ini nampaknya tidak suka dengan gerakan kebangkitan umat Islam yang notabene pewaris sah atas kemerdekaan negeri ini, setelah para ulama dan santri berkorban nyawa demi kemerdekaan negeri ini dari para penjajah kafir. Negeri ini nampaknya dalam hegemoni ideologi asing dan aseng yang selalu memusuhi Islam dan perjuangan Islam.

 

Perjuangan Islam sebagaimana dilakukan oleh FPI atau HTI dianggap sebagai musuh negara. Padahal negara sendiri sesungguhnya dalam cengkeraman penjajahan asing dan aseng. Sementara umat Islam ingin mengembalikan kedaulatan negeri ini dari segala bentuk penjajahan gaya baru yang telah merampas hampir seluruh sumber daya alam milik rakyat. Utang negara makin menggunung dan rakyatlah yang harus menanggungnya. Sungguh ketidakadilan yang tengah dipertontonkan oleh negara saat ini.

 

Saatnya rakyat mengadili ketidakadilan ini dengan memutus kepercayaan secara total kepada berbagai bentuk kezoliman kekuasaan. Saatnya rakyat sadar bahwa negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Dibawah hegemoni asing dan aseng, kini rakyat sangat mudah diadu domba, sementara asing dan aseng makin leluasa merampok negeri ini hingga tak lagi tersisa. Saatnya umat Islam pada khususnya bersatu menyamakan visi dan langkah untuk melakukan perlawanan ideologis atas hegemoni asing dan aseng ini.

 

Kekuatan rakyat jelata mungkin saja tidak sebanding dengan ketidakadilan yang ada, namun satu hal yang pasti bahwa Allah Yang Maha adil tahu bahwa setidaknya rakyat  telah berusaha melawannya. Sebesar apapun ketidakadilan akan bisa dikalahnya oleh suara rakyat yang berani mengatakan tidak. Kemenangan itu bagi yang berani, bukan untuk para pecundang.

 

Bagi seluruh rakyat Indonesia, cukuplah menjadi seorang manusia adalah saat merasa pedih dan sedih tatkala melihat manusia ditembak mati oleh aparat secara sadis, terlepas soal kesalahan yang bahkan belum jelas. Sebab polisi tidak bertugas membunuh rakyat, namun justru mengayomi, jika salah, maka pengadilanlah yang meskinya memutuskan. Maka jika ada orang yang tak bersedih atas tragedi ini, atau malah senang, maka mereka tidak layak lagi disebut sebagai manusia. Bagaimana jika peristiwa itu menimpa dirinya atau keluarganya ?.

 

Bagi penguasa, ingatlah bahwa kekuasaan adalah amanah dari Allah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Bisa jadi di dunia rakyat jelata hanya bisa mengelus dada atas ketidakadilan ini, namun pengadilan Allah tak mungkin bisa dihindari. Pemimpin zolim sangat pedih siksanya dihadapan Allah kelak. Maka, siapapun pemimpin negeri ini, berlaku adil lah dan jangan berbuat zolim.

 

Kezoliman adalah kegelapan di hari kiamat (HR Bukhari Muslim). Allah sangat membenci orang yang berbuat zolim dan akan memberikan  mareka balasan yang teramat pedih sebagaimana dijelaskan dalam surah Ibrahim ayat 42 :  “Dan janganlah sekali-kali engkau menyangka Allah lalai dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari di mana pandangan-pandangan terbelalak.

 

(AhmadSastra,KotaHujan,13/12/20 : 21.50 WIB)

 

 

 

 

__________________________________________ Website : https://www.ahmadsastra.com Twitter : https://twitter.com/@ahmadsastra1 Facebook : https://facebook.com/sastraahmad FansPage: https://facebook.com/ahmadsastra76 Channel Telegram : https://t.me/ahmadsastraofficial Instagram : https://instagram.com/sastraahmad

Tidak ada komentar:

Posting Komentar