Oleh :
Ahmad Sastra
Prabowo Subianto,
mengatakan sistem demokrasi di Indonesia sangat melelahkan dan memakan biaya.
Hal itu disampaikan Prabowo ketika menghadiri Mandiri Investment Forum 2024 di
Fairmont Hotel, Jakarta, Selasa (5/3/2024).
"Dan izinkan
saya memberi kesaksian bahwa demokrasi sangat-sangat melelahkan, demokrasi
sangat berantakan, demokrasi sangat costly (makan biaya). Dan kita sampai
sekarang masih tidak puas dengan demokrasi kita, poin yang ingin saya sampaikan, Indonesia adalah
negara yang memiliki cita-cita besar, kita memiliki masalah yang besar, kita
memiliki tantangan yang besar, tapi kita memiliki aspirasi yang besar dan kita
mencoba untuk mencapai aspirasi tersebut," kata Prabowo.
Tinggi
biaya politik demokrasi, baik jika orang mau mencalonkan menjadi anggota dewan
atau mencalonkan menjadi presiden adalah faktor utama yang melelahkan itu. Sebab
biaya tinggi ini memiliki daya rusak yang besar di berbagai dimensi politik
semisal misi politik, orientasi politik, kebijakan politik, sistem politik,
etika politik dan yang lainnya. Kontestasi politik dengan kondisi ini hanya
akan menjadi drama dan akrobat politik bagi para politikus dan oligarki semata.
Sementara rakyat mengalami disorientasi politik.
Disorientasi
politik merujuk pada keadaan di mana individu atau masyarakat secara umum
merasa kebingungan, bingung, atau kehilangan arah dalam hal politik. Ini bisa
terjadi karena berbagai alasan, termasuk perubahan cepat dalam struktur
politik, ketidakmampuan untuk memahami atau menafsirkan peristiwa politik, atau
keraguan terhadap keandalan atau keabsahan informasi politik yang diterima atau
disebabkan oleh pragmatisme politik dan politik transaksional.
Disorientasi
politik sering kali muncul dalam konteks ketidakpastian politik, polarisasi
yang meningkat, atau perubahan dramatis dalam dinamika politik suatu negara
atau wilayah. Faktor-faktor seperti konflik politik, krisis ekonomi, atau
perpecahan sosial juga dapat memperburuk disorientasi politik dengan
memunculkan ketidakpastian tambahan dan meningkatkan kecemasan politik. Di Indonesia
yang paling sulit adalah memegang ucapan para politikus saat kampanye,
sementara saat terpilih justru terbalik dan cenderung mengkhianati rakyatnya
sendiri.
Dampak
dari disorientasi politik dapat beragam, termasuk menurunnya kepercayaan pada
institusi politik, meningkatnya tingkat ketidakpuasan terhadap pemerintah atau
partai politik yang berkuasa, serta meningkatnya tingkat ketidakpartisan atau
apatis politik di kalangan masyarakat. Sistem politik demokrasi seringkali
hanya menyajikan dagelan politik yang sangat memuakkan. Rakyat sudah sangat
muak dengan dagelan politik di negeri ini.
Pragmatisme
politik dan politik transaksional melahirkan kemunafikan politik atau politik
dua kaki. Istilah "politik dua kaki" sering digunakan untuk
menggambarkan perilaku politikus atau partai politik yang terlihat beralih
sikap atau pendirian sesuai dengan kepentingan politik atau situasi tertentu.
Ini mengacu pada perilaku yang tidak konsisten atau yang terlihat berubah-ubah,
tergantung pada situasi atau kebutuhan politik mereka. Dalam konteks ini,
politikus atau partai politik mungkin terlihat seperti memiliki dua pendekatan
atau pandangan yang berbeda tergantung pada keuntungan atau situasi politik
yang sedang mereka hadapi. Munafik digambarkan sebagai manusia yang memiliki
dua muka.
Pragmatisme
politik adalah pendekatan dalam politik yang menekankan pada pencapaian
tujuan-tujuan politik dengan cara yang praktis dan efektif, tanpa harus
memperhatikan ideologi atau prinsip yang kaku. Pragmatisme politik menempatkan
penekanan pada hasil konkret dan kemampuan untuk mencapai kompromi untuk
memajukan agenda politik tertentu. Pragmatisme politik berujung kepada perburuan
terhadap harta dan tahta semata. Tujuan pragmatisme politik adalah untuk terus
berkuasa dan terus menumpuk harta kekayaan di atas kemelaratan rakyat.
Dalam
pragmatisme politik, keputusan dan tindakan politik diambil berdasarkan pada
pertimbangan praktis tentang apa yang dianggap paling efektif dalam mencapai
tujuan-tujuan tertentu, meskipun itu mungkin tidak selalu sejalan dengan
prinsip-prinsip atau nilai-nilai ideologis tertentu. Pendekatan ini sering kali
dianggap sebagai respons terhadap kompleksitas dunia politik yang selalu
berubah dan kebutuhan untuk menyesuaikan strategi politik dengan situasi yang
berkembang. Namun, sebenarnya lebih karena pengaruh dan intervensi oligarki.
Pragmatisme
politik dapat memungkinkan kemajuan dan kompromi dalam proses politik, juga
dapat menyebabkan kritik bahwa politisi atau partai yang menganut pendekatan
ini mungkin kurang konsisten atau dapat dianggap tidak memiliki integritas
ideologis. Ujung dari kontestasi politik pragmatis adalah kompromi elit,
sementara rakyat terabaikan.
Politik
transaksional adalah pendekatan dalam politik di mana keputusan politik dibuat
berdasarkan pada pertukaran kepentingan atau manfaat yang langsung diharapkan
dari transaksi tersebut. Dalam konteks politik, transaksi dapat berupa
pertukaran suara politik, dukungan politik, atau sumber daya lainnya antara
berbagai pihak yang terlibat, seperti politisi, partai politik, atau kelompok
kepentingan.
Pendekatan
politik transaksional sering kali menekankan pada pencapaian tujuan-tujuan
politik melalui perundingan dan kompromi yang melibatkan pertukaran kepentingan
yang bersifat praktis. Ini bisa berarti bahwa keputusan politik diambil
berdasarkan pada pertimbangan yang lebih pragmatis daripada ideologis, dengan
fokus pada pencapaian hasil-hasil konkret dalam jangka pendek.
Politik
transaksional sering kali menyoroti bahwa pendekatan ini dapat menyebabkan
ketidakstabilan politik jangka panjang dan kurangnya konsistensi dalam
kebijakan, karena keputusan politik didasarkan pada pertukaran kepentingan yang
mungkin berubah-ubah dari waktu ke waktu. Selain itu, politik transaksional
juga dapat menyebabkan praktik-praktik politik yang tidak transparan atau
korup, terutama jika pertukaran kepentingan tersebut melibatkan pengaruh atau
dukungan yang tidak jujur atau adil.
Kompromi
politik adalah kesepakatan yang dicapai antara pihak-pihak yang memiliki
kepentingan atau pandangan yang berbeda dalam politik, dengan tujuan untuk
mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Dalam
konteks politik, kompromi sering kali diperlukan karena adanya perbedaan
pendapat atau kepentingan di antara berbagai kelompok atau individu.
Kompromi
politik biasanya melibatkan pengorbanan atau penyesuaian dari setiap pihak yang
terlibat, sehingga menciptakan titik tengah atau solusi bersama yang mungkin
tidak sepenuhnya memenuhi keinginan setiap pihak, tetapi dianggap dapat
diterima dan adil. Kompromi politik
sebagai tindakan mengorbankan prinsip atau nilai tertentu demi kepentingan
politik atau pragmatisme. Nasib rakyat di tengah sistem politik yang pragmatis
dan transaksional akan semakin tidak baik, sebab oligarki bermain di ruang
demokrasi ini.
Jadi,
intinya drama politik demokrasi ini benar-benar membosankan dan memuakkan.
(AhmadSastra,KotaHujan,
23/03/24 : 13.10 WIB)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar