Oleh : Ahmad Sastra
Deforestasi di Indonesia
Kementerian Kehutanan merilis hasil
pemantauan tahunan mengenai kondisi hutan dan angka deforestasi di Indonesia.
Pemantauan ini dilakukan secara menyeluruh di seluruh daratan Indonesia yang
mencakup 187 juta hektare, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan,
menggunakan citra satelit Landsat yang disediakan oleh Badan Riset dan Inovasi
Nasional (BRIN).
Hasil pemantauan menunjukkan bahwa luas
lahan berhutan di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 95,5 juta hektare, atau
51,1% dari total daratan. Dari angka tersebut, sekitar 91,9% (87,8 juta
hektare) berada di dalam kawasan hutan.
Sementara itu, angka deforestasi netto
tahun 2024 tercatat sebesar 175,4 ribu hektar. Angka ini diperoleh dari
deforestasi bruto sebesar 216,2 ribu hektare dikurangi hasil reforestasi yang
mencapai 40,8 ribu hektare. Mayoritas deforestasi bruto terjadi di hutan
sekunder dengan luas 200,6 ribu hektare (92,8%), di mana 69,3% terjadi di dalam
kawasan hutan dan sisanya di luar kawasan hutan.
Ketua Auriga Nusantara Timer Manurung
mengatakan angka deforestasi hutan di Indonesia sepanjang 2024 mengalami
penambahan 4.191 hektare menjadi 261.575 hektare. Dari jumlah hutan yang hilang
sepanjang 2024, Kalimantan menjadi pulau yang mengalami deforestasi terparah
dengan 129.896 hektare.
Adapun Kalimantan Timur menjadi provinsi
tertinggi terjadinya deforestasi seluas 44.483 hektare. Lalu Kalimantan Barat
seluas 39.598 hektare, Kalimantan Tengah 33.389 hektare, Riau 20.812 hektare,
Sumatra Selatan 20.184 hektare, Jambi 14.839 hektare, Aceh 8.962 hektare,
Kalimantan Utara 8.767 hektare, Bangka Belitung 7.956 hektare, Sumatra Utara
7.303 hektare, dan 27 provinsi lainnya 55.282 hektare.
Kampanye "Save Raja Ampat"
tiba-tiba mencuat ke publik. Publik menuntut penghentian eksploitasi alam di
kawasan Raja Ampat yang dijuluki sebagai “surga terakhir di bumi”. Pasalnya,
eksploitasi tambang nikel dinilai telah mengancam keberlangsungan ekosistem
laut dan hutan tropis di kawasan itu.
Lanskap laut biru kehijauan yang berkilau,
gugusan pulau karst, serta keanekaragaman hayati bawah laut yang mengagumkan
menjadikan Raja Ampat sebagai salah satu destinasi wisata unggulan Indonesia di
mata dunia. Terletak di ujung barat Pulau Papua, Raja Ampat dikenal sebagai
surga penyelam berkat kekayaan terumbu karangnya yang menjadi rumah bagi ribuan
spesies laut. Namun, di balik pesona tersebut, Raja Ampat tengah menjadi
sorotan publik. Isu aktivitas tambang nikel di kawasan sekitarnya mencuat ke
permukaan.
Greenpeace dan Masyarakat Adat Papua
memprotes dampak buruk pertambangan dan hilirisasi nikel dalam Indonesia
Critical Mineral Conference & Expo 2025, di Jakarta, Selasa (3/6/2025).
Dalam konferensi dan pameran yang pesertanya dari berbagai negara itu, mereka
menyuarakan penghentian eksploitasi industri nikel yang menyebabkan kerusakan
ekosistem alam dan sosial masyarakat.
Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)
mencatat, ada 380 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nikel dengan total luas
983.300,48 hektar di berbagai wilayah di Indonesia. Alih-alih membawa
kesejahteraan, pengerukan nikel justru menimbulkan kerusakan alam dan
meningkatkan kemiskinan masyarakat.
Indonesia bahkan mengalami kerusakan hutan
tropis akibat industri pertambangan paling tinggi di dunia dengan menyumbang
58,2 persen deforestasi (penggundulan hutan) dari 26 negara yang diteliti.
Deforestasi tropis dari industri pertambangan di Indonesia ini mencapai
puncaknya pada periode 2010–2014 dan terus berlanjut hingga hari ini (Kompas,
13 September 2022).
Inilah akibat Pemerintah mengizinkan
berbagai pembukaan tambang oleh korporasi, termasuk di daerah konservasi.
Padahal menyerahkan sumber daya alam milik rakyat kepada oligarki sama dengan
menjual negeri ini.
Kehancuran Ekologi Akibat Kerasukan
Oligarki
Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan
sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu (kemunduran) lingkungan.
Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air,
udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem.
Deforestasi (penggundulan hutan)
besar-besaran yang terjadi di negeri ini tidak bisa dilepaskan dari penerapan
sistem ekonomi Kapitalisme. Ekonomi Kapitalisme dikuasai oleh segelintir
oligarki. Sistem ini memungkinkan para pemilik perusahaan besar atau individu
kaya untuk berinvestasi dalam proses politik, baik melalui lobi, sumbangan
politik, atau bahkan mempengaruhi kebijakan publik.
Dalam Kapitalisme, tanah dan sumber daya alam
adalah komoditas. Negara menjadi fasilitator kepentingan pemilik modal. Atas
nama investasi dan pertumbuhan ekonomi, segala hal dapat dikorbankan: mulai
dari hutan lindung, laut hingga hak masyarakat adat. Inilah yang kini terjadi
juga di Raja Ampat. Wilayah yang semestinya dijaga karena status konservasinya
justru dilepas untuk dikeruk demi nikel. Nikel adalah komoditas yang sedang
diburu pasar global untuk baterai kendaraan listrik.
Oligarki adalah anak kandung Kapitalisme.
Merekalah penguasa dan pengendali ekonomi. Bukan Pemerintah. Dalam hal
eksplorasi tambang, para oligarki bisa menggunakan lobi, kampanye politik dan
media untuk mempertahankan status quo dan menghindari tanggung jawab ekologis.
Dampak gabungan dari sistem Kapitalisme
yang rakus dan kekuasaan oligarki menciptakan berbagai kerusakan lingkungan.
Misalnya, deforestasi (penggundulan hutan) untuk pertanian komersial atau
tambang; pencemaran udara dan air oleh industri; perubahan iklim akibat
pembakaran bahan bakar fosil; eksploitasi berlebih terhadap lahan, laut dan
keanekaragaman hayati.
Dalam banyak kasus, segelintir elite
ekonomi dan politik memanfaatkan kekuasaan mereka untuk menguras sumber daya
alam demi keuntungan pribadi. Mereka sering mengorbankan kesejahteraan
masyarakat luas dan keberlanjutan lingkungan.
Korporasi raksasa mengambil-alih ribuan
hektar tanah untuk perkebunan monokultur (seperti sawit dan tebu). Oligarki
dengan pongahnya sering mengusir masyarakat adat dan petani kecil. Proyek
infrastruktur skala besar seperti bendungan, tambang dan kawasan industri
sering merusak lingkungan lokal dan melanggar hak-hak komunitas.
Kerakusan kaum oligarki ini tidak mendapat
hambatan karena memiliki koneksi langsung ke kekuasaan politik. Mereka mampu
membentuk undang-undang, meloloskan izin dan menghindari sanksi hukum. Aparat
negara sering justru melindungi kepentingan korporat, bukan rakyat.
Dampak sosial dan ekologis akibat
kerakusan kaum oligarki ini adalah adanya ketimpangan ekonomi yang makin tajam.
Sering juga terjadi konflik agraria dan kriminalisasi terhadap pembela
lingkungan. Bahkan kerakusan oligarki juga sering menimbulkan krisis iklim
global dan kehilangan keanekaragaman hayati.
Bencana Akibat Kerusakan Lingkungan
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat
sepanjang 2024 terjadi 2.107 bencana di Indonesia, menurun dibandingkan
2023. Bencana banjir bandang dan tanah longsor menjadi penyebab kematian
terbanyak.
Dibandingkan 2023 yang mencatat sedikitnya 5.400
bencana, 2024 lalu terjadi penurunan, yaitu menjadi 2.107 bencana. Namun, hal
ini lebih dikarenakan mekanisme baru yang digunakan Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB) saat mencatat kejadian bencana, yang setahun
terakhir ini menggunakan Petunjuk Pelaksanaan Standar Data Kejadian dan Dampak
Bencana Tahun 2023. Aturan itu menetapkan standarisasi data kejadian dan dampak
bencana yang minimal harus memenuhi salah satu dari 6 kriteria.
Kejadian bencana alam mendominasi bencana di Indonesia
sepanjang 2024 berupa bencana hidrometeorologi, yaitu sebesar 98,86 persen; dan
bencana geologi sebanyak 1,14 persen.
Dampak bencana alam di seluruh Indonesia sepanjang
2024 menyebabkan 489 orang meninggal dunia, 58 orang hilang, 11.538 orang luka
atau sakit, dan lebih dari 6 juta orang menderita dan mengungsi. Selain itu
bencana alam juga menyebabkan 60 ribu rumah rusak, 954 fasilitas umum rusak
seperti satuan pendidikan, rumah ibadat dan fasilitas pelayan kesehatan.
Sepanjang 2024 terdapat 1.088 bencana banjir dan 135
bencana tanah longsor yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Korban
meninggal dan hilang dalam bencana banjir bandang sebanyak 248 orang sedangkan
bencana tanah longsor berjumlah 233 orang.
Ditambahkannya, pada 2024 lalu BNPB melakukan uji coba
sistem peringatan dini khusus untuk banjir lahar dingin di Gunung Marapi dan
Gunung Ibu yang diharapkan dapat memberikan informasi kenaikan debit air di
sungai yang berhulu di gunung. Upaya itu dilakukan menyikapi banjir bandang
lahar dingin yang pada Mei 2024 menewaskan 56 orang dan 10 lainnya hilang di
Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam Provinsi Sumatra Barat.
Diwawancarai secara terpisah Direktur Eksekutif Wahana
Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan, Muhammad Al Amin menilai
tingginya bencana banjir dan tanah longsor sepanjang 2024 merupakan cerminan
dari kondisi lingkungan di Indonesia yang rusak oleh masifnya pembukaan lahan,
deforestasi dan degradasi hutan.
Ia mengingatkan perubahan iklim telah mempengaruhi
curah hujan tinggi yang memicu banjir dan longsor sehingga dibutuhkan kebijakan
pemerintah untuk memitigasi perubahan iklim dengan kebijakan moratorium izin
tambang nikel serta menghentikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap
(PLTU) batu bara, khususnya PLTU, untuk pabrik-pabrik smelter nikel di Sulawesi
dan Maluku Utara
Haram Merusak Lingkungan
Sampai kapanpun ulah jahat Kapitalisme
melalui tangan-tangan oligarki akan terus menciptakan kerusakan ekologi dan
memiskinkan rakyat bahkan mendatangkan berbagai bentuk bencana. Padahal Allah
SWT telah dengan tegas melarang manusia untuk melakukan tindakan
fasad/kemaksiatan, di antaranya adalah menghancurkan lingkungan:
Janganlah kalian membuat kerusakan di muka
bumi sesudah bumi itu Allah perbaiki. Berdoalah kalian kepada Dia dengan rasa
takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sungguh rahmat Allah
amat dekat dengan kaum yang berbuat baik (TQS al-A’raf [7]: 56).
Ironisnya, proyek tambang ini diklaim
sebagai bagian dari "transisi hijau". Padahal metode penambangannya
jelas merusak hutan, mencemari laut dan mengganggu kehidupan masyarakat lokal.
Inilah watak Kapitalisme: menyulap perusakan menjadi keuntungan; membungkus
eksploitasi dengan jargon pembangunan berkelanjutan. Hal ini sebenarnya telah
Allah ingatkan dalam firman-Nya:
Telah tampak kerusakan di darat dan di
laut disebabkan karena ulah tangan manusia. (Dengan itu) Allah bermaksud
menimpakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka
kembali (ke jalan yang benar) (TQS ar-Rum [30]: 41).
Jelas, berdasarkan ayat ini, berbagai
bencana kerusakan di daratan dan di lautan—seperti kekeringan, minimnya hujan,
pencemaran sungai, banyaknya penyakit dan wabah, banjir, tanah longsor,
kebakaran hutan—disebabkan oleh ulah (kemaksiatan) manusia. Dalam sistem
Kapitalisme, pelaku utama kerusakan alam adalah oligarki kapitalis.
Berbagai bentuk bencana tersebut adalah
“hukuman” sebagai konsekuensi dari sebagian kemaksiatan manusia di dunia.
Tujuannya adalah agar mereka bertobat kepada Allah SWT dan kembali pada
syariah-Nya. Di antaranya dengan mengembalikan pengelolaan sumber daya alam
sesuai dengan tuntunan syariah Islam sehingga tidak sampai merusak alam.
Pengelolaan SDA Sesuai Syariah Islam
Berbagai bentuk kerusakan ekologi akibat
penambangan oleh para oligarki adalah akibat kesalahan konsep kepemilikan.
Dalam Islam, tambang, sebagaimana sumber daya strategis lainnya, adalah milik
umum (milkiyyah ‘âmmah) yang wajib dikuasai dan dikelola oleh negara untuk
kesejahteraan rakyat. Semua SDA yang menguasai hajat orang banyak itu haram
dimiliki oleh swasta apalagi asing atau diprivatisasi.
Dalilnya adalah sabda Nabi saw.: Kaum
Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput dan api (HR Abu Dawud
dan Ahmad).
Oleh karena itu, dalam sistem Islam,
tambang nikel (dalam skala besar), misalnya, haram dimiliki oleh swasta apalagi
asing. Dalam sistem Islam, tambang akan dikelola sepenuhnya—tanpa merusak
ekologi—oleh negara. Hasilnya untuk kemaslahatan umat secara adil.
Dalam pandangan Islam, manusia berfungsi
sebagai khalifah di bumi (QS al-Baqarah [2]: 30). Karena itu Islam memandang
alam sebagai amanah dari Allah SWT yang harus mereka jaga. Alam boleh
dimanfaatkan, tetapi tidak boleh sampai merusak lingkungan. Karena itu Islam
akan memastikan pengelolaan sumber daya alam harus sesuai dengan tuntunan
syariah yang tidak menimbulkan kerusakan dan kerugian. Allah SWT berfirman:
Dia (Allah) telah menciptakan kalian dari
bumi (tanah) dan menjadikan kalian pemakmurnya. Karena itu mohonlah
ampunan-Nya, lalu bertobatlah kepada Dia. “Sungguh Tuhanku amat dekat
(rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).” (TQS Hud [11]: 61).
Dengan demikian hanya sistem Islamlah yang
mampu mengelola sumber daya alam. Sumber daya milik umum ini akan dikelola oleh
negara sesuai dengan tuntunan syariah Islam semata-mata untuk kesejahteraan
rakyat tanpa merusak ekologinya. Dalam hal penambangan, dalam sistem
pemerintahan Islam (Khilafah), Khalifah (kepala Negara Islam) adalah râ'in
(pengurus rakyat).
Karena itu Negara (Khilafah) bertanggung
jawab penuh dalam hal pengelolaan milik umum demi kemaslahatan umat. Negara
tidak boleh menjadi mitra bisnis korporasi tambang. Hasil tambang nikel atau
sumber daya alam lain wajib dikelola oleh Khilafah dan hasilnya disalurkan ke
Baitul Mal untuk pelayanan publik, bukan untuk investor atau elit politik.
Eksploitasi tambang nikel di Raja Ampat
adalah cermin dari kegagalan sistem hukum jahiliah Kapitalisme dalam menjaga
dan merawat amanah bumi. Ia adalah pengingat bahwa selama sistem kufur ini
masih menguasai tata kelola negara dan sumber daya alam, maka kerusakan demi
kerusakan akan terus terjadi.
Saatnya bangsa ini melepaskan diri dari
jeratan sistem Kapitalisme yang selama ini telah terbukti rusak dan merusak.
Selanjutnya, bangsa ini harus segera menerapkan sistem Islam secara kâffah.
Penerapan sistem Islam secara kâffah adalah wujud keimanan dan ketakwaan
hakiki. Saat demikian niscaya keberkahan akan turun kepada bangsa ini. Demikian
sebagaimana firman-Nya:
Jika penduduk negeri-negeri beriman dan
bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan
bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu. Karena itu Kami
menghukum mereka karena perbuatan mereka itu (TQS al-A’raf [7]: 96)
(Ahmad Sastra, Kota Hujan,
No.1063/14/06/25 : 05.15 WIB)
.jpeg)
