Oleh : Ahmad Sastra
Pada awal 2026, dunia menyaksikan dua peristiwa besar yang memicu pertanyaan mendalam tentang peran Amerika Serikat dalam tata geopolitik global. Pertama, munculnya kembali wacana tentang kemungkinan akuisisi atau dominasi AS atas Greenland; kedua, aksi militer signifikan di Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolás Maduro oleh pasukan AS.
Kedua fenomena ini bukan sekadar kebijakan luar negeri biasa, tetapi mencerminkan dinamika yang lebih luas tentang kekuatan, hegemoni, dan persepsi global terhadap imperialisme di abad ke-21.
Greenland, sebuah wilayah otonom yang berada di bawah kedaulatan Denmark, muncul dalam sorotan global ketika Presiden AS Donald Trump kembali menegaskan keinginannya agar Amerika Serikat “memiliki” atau menguasai wilayah strategis ini. Ia menegaskan bahwa Greenland penting untuk keamanan nasional AS dan diperlukan untuk menghadapi ancaman dari Rusia dan China di kawasan Arktik. Trump bahkan mengatakan hal ini bukan semata soal sumber daya, tetapi soal kepentingan strategis nasional.
Namun, gagasan pencaplokan atau “akuisisi” ini segera ditolak oleh pemerintah Denmark, para pemimpin Greenland, dan sekutu NATO lainnya. Mereka menegaskan bahwa Greenland bukan untuk dijual dan bahwa wilayah tersebut tetap berada di bawah kedaulatan Denmark serta memiliki status otonomi yang berarti keputusan besar seperti perubahan kedaulatan harus melalui persetujuan rakyat Greenland sendiri.
Mengapa Greenland begitu penting ? Secara strategis, lokasi Greenland di Arktik menjadikannya pusat dari jalur pelayaran baru, pedalaman mineral penting seperti lithium dan mineral kritis lain, serta pangkalan militer yang telah lama menjadi bagian dari pertahanan AS. Pangkalan seperti Pituffik Space Base telah menjadi alat projek kekuatan AS di wilayah ini sejak Perang Dingin.
Para analis Eropa melihat retorika Trump bukan hanya sebagai strategi keamanan Arktik, tetapi sebagai tantangan terhadap struktur kerja sama transatlantik seperti NATO. Kekhawatiran ini memuncak karena pernyataan AS bahwa militer “selalu merupakan opsi” untuk menguasai Greenland, yang dianggap melanggar norma internasional terkait kedaulatan negara dan dilihat sebagai preseden berbahaya dalam hubungan internasional modern.
Sementara perdebatan tentang Greenland terjadi di kutub utara, tindakan militer AS di Venezuela telah menciptakan sebuah momentum baru dalam hubungan internasional. Pada awal Januari 2026, pasukan AS melakukan operasi militer yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolás Maduro dan pengalihannya ke Amerika Serikat untuk menghadapi dakwaan tertentu. Operasi ini disambut euforia oleh sebagian opini publik pro-AS dan media konservatif di dalam negeri Amerika, tetapi juga disoroti secara tajam di panggung global.
Menurut sejumlah analis internasional dan pakar hukum internasional, tindakan ini membuka kontroversi serius terkait legitimasi, hukum perang, dan hak kedaulatan negara. Beberapa pakar bahkan menyebutnya tidak konsisten dengan prinsip dasar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang melarang penggunaan kekuatan militer terhadap negara berdaulat tanpa mandat PBB atau klaim pertahanan diri yang jelas.
Apa motif di balik operasi ini? Pemerintah AS menyatakan fokusnya pada pemberantasan perdagangan narkotika dan ancaman keamanan, sementara beberapa analis menilai operasi tersebut mencerminkan motif ekonomi yang lebih luas, terutama kontrol atas sumber daya minyak Venezuela, meskipun produksi minyak negara itu telah menurun drastis selama dua dekade.
Respons global beragam: beberapa negara menyampaikan kritik keras dan kekhawatiran tentang pelanggaran kedaulatan, sementara sebagian lain melihatnya sebagai ekspresi dari dominasi kekuatan global yang selama ini menjadi ciri kekuatan besar dalam sejarah. Perdebatan ini membawa kita pada pertanyaan mendasar: apakah kita sedang menyaksikan kembalinya imperialisme di era kontemporer, atau sekadar sebuah bentuk intervensi geopolitik adaptif?
Imperialisme Dan Kritik Global Terhadap Politik Luar Negeri AS
Istilah imperialisme sering digunakan dalam diskusi akademik untuk menggambarkan perilaku dominasi politik dan ekonomi oleh satu negara atas yang lain, baik melalui kolonialisme formal maupun dominasi ekonomi tidak langsung.
Dalam konteks modern, banyak pengamat melihat tindakan AS di Greenland dan Venezuela sebagai manifestasi baru dari imperialisme, bukan dalam bentuk kolonialisme tradisional, tetapi melalui campur tangan militer dan tekanan politik yang asertif. Kritik ini menyoroti bagaimana kekuatan besar dapat menggunakan alasan “keamanan nasional” untuk melegitimasi tindakan yang berdampak pada kedaulatan negara lain.
Kritikus seperti sejarawan dan pengamat politik menyatakan bahwa kebijakan semacam ini bisa memperkuat stereotip dominasi budaya dan politik Barat terhadap negara lain, khususnya negara berkembang. Munculnya istilah-istilah seperti “Donroe Doctrine” oleh media pro-Trump sendiri menunjukkan bahwa interpretasi ideologi kekuatan AS terus bergeser menuju dominasi yang lebih tegas di arena global. Jadi opini bahwa Amerika sebagai kampiun demokrasi runtuh seketika, sebab yang dipertontonkan amerika justru arogansi dan kepongahan melanggar aturan dan kesepakatan internasional.
Perspektif Islam dan Hegemoni Kekuasaan
Dalam diskursus keislaman kontemporer, dominasi dan penjajahan memiliki arti penting dalam kajian etika politik dan sejarah umat Islam. Banyak sarjana Muslim menilai bahwa dominasi kekuatan besar, termasuk AS, telah berdampak signifikan terhadap negara-negara Muslim, baik melalui intervensi langsung maupun dukungan terhadap rezim yang pro-Barat.
Dalam konteks ini, gagasan tentang pembentukan kekhalifahan sering dikutip oleh kalangan tertentu sebagai bentuk kepemimpinan yang berbeda: bukan dominasi militer atau ekonomi yang agresif, tetapi kepemimpinan moral dan spiritual yang diharapkan bisa menolak hegemoni kekuatan besar seperti AS. Namun, dalam tataran akademik dan kebijakan publik, gagasan tersebut sering diperdebatkan karena kompleksitas tantangan global, termasuk pluralisme, hak asasi, dan sistem internasional saat ini.
Kebijakan luar negeri AS terkait Greenland dan Venezuela pada awal 2026 mencerminkan tantangan besar dalam tata dunia pasca-Perang Dingin. Ketegangan antara kedaulatan nasional, keamanan global, dan dominasi kekuatan besar memperlihatkan bagaimana kekuatan besar masih memegang peran kunci dalam membentuk dinamika geopolitik.
Diskusi tentang imperialisme modern tidak hanya relevan untuk sejarawan atau akademisi, tetapi juga bagi pembuat kebijakan, pengamat internasional, dan masyarakat luas yang ingin memahami arah masa depan. Apakah dunia menuju pembaruan tatanan global yang lebih adil dan sama derajatnya, atau apakah dominasi kekuatan besar akan terus membentuk nasib bangsa lain? Pertanyaan ini tetap menjadi pusat debat global saat kita memasuki dekade berikutnya.
Rajab Dan Inspirasi Bangkitnya Khilafah
Sekitar 105 tahun yang lalu, pada akhir bulan Rajab 1342 H atau awal Maret 1924 M, dunia Islam mengalami salah satu peristiwa penting dalam sejarah modernnya, yakni pembubaran Daulah al-Khilafah Utsmaniyah. Peristiwa ini terjadi dalam situasi global yang kompleks pasca-Perang Dunia I, ketika pengaruh kekuatan imperialis Barat, khususnya Inggris, sangat kuat di kawasan Timur Tengah, bersamaan dengan munculnya elite politik lokal yang mendorong perubahan sistem pemerintahan.
Di Turki, Mustafa Kemal Atatürk memimpin proses transformasi menuju negara-bangsa modern berbasis sekularisme, yang berpuncak pada penghapusan institusi Khilafah. Khalifah terakhir, Abdul Majid II, kemudian diminta meninggalkan Istanbul, menandai berakhirnya satu sistem politik yang selama berabad-abad menjadi simbol persatuan umat Islam.
Bagi banyak kalangan Muslim, peristiwa tersebut dipandang bukan sekadar perubahan struktur pemerintahan, melainkan sebuah titik balik besar yang membawa dampak mendalam terhadap kehidupan politik, sosial, dan keagamaan umat Islam secara global. Hilangnya Khilafah sering dimaknai sebagai hilangnya simbol pemersatu umat, yang sebelumnya berfungsi—meskipun dengan berbagai dinamika dan keterbatasan—sebagai representasi kepemimpinan kolektif kaum Muslim.
Oleh karena itu, hingga kini, runtuhnya Khilafah masih menjadi tema refleksi dan diskursus di kalangan intelektual dan tokoh Muslim, khususnya dalam membahas relasi antara agama, kekuasaan, dan tantangan modernitas, serta bagaimana umat Islam seharusnya merespons perubahan zaman dengan tetap berpegang pada nilai-nilai keadilan, persatuan, dan tanggung jawab moral yang diajarkan Islam.
Jika khilafah tegak, maka kaum muslim kembali sebagaimana dahulu sebagai umat yang satu dengan satu negara, Khilafah Rasyidah yang akan mewujudkan izzul islam wal muslimin, memuliakan Islam dan kaum Muslim. Jika khilafah tegak, maka, kekufuran dan kaum kafir akan dihinadinakan.
Sungguh Khilafah akan mengembalikan tanah Islam dan kaum Muslim dari tangan kaum kafir imperialis dan mengejar mereka ke pedalaman negeri mereka dan kembali menyinari dunia serta mengokohkan kebenaran pada hari itu dan melenyapkan kebatilan. Hal ini sejalan dengan firman Allah : “Dan katakanlah: “Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap". Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap” (TQS al-Isra’ [17]: 81).
Mungkin akan muncul pertanyaan, “Apakah benar khilafah mampu melakukan semua ini?. Apakah Khilafah dapat meraih kemenangan dan menolak kekalahan?. Apakah Khilafah mampu membebaskan tanah kaum Muslim dari penjajah kaum kafir imperialis dan bahkan mengusir mereka ke pusat negeri mereka sendiri?”. Maka, kami jawab dan katakan dengan tegas, “Ya jelas mampu, sebab Rabb kita Allah SWT telah berfirman :“Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu” (TQS Muhammad [47]: 7).
Maka penting ditegaskan, bahwa pertolongan Allah yang haq tidak terjadi kecuali dengan tegaknya Daulah Islam yang menegakkan hukum-hukum Islam. Jadi jika Daulah Islam ditegakkan, maka Allah SWT niscaya menolongnya dan menjadi kokoh dan mulia, dihormati oleh teman-teman nya dan disegani musuh-musuhnya. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw : “Seorang imam (khalifah) laksana perisai, orang berperang di belakangnya dan berlindung dengannya”.
Jadi Khalifah dan Khilafah merupakan perisai bagi umat muslim seluruh dunia. Siapa saja yang punya perisai, maka dia dengan izin Allah pada akhirnya akan dimenangkan dan negerinya tidak ditelantarkan serta musuh-musuhnya tidak akan berani mendekatinya. Sejarah Khilafah telah membuktikan hal ini. Lalu dimanakah Bizantium dan tongkat kekuasaannya?.
Lalu dimanakah al-Mada`in dan para kaisarnya?. Lalu siapa yang mengumandangkan seruan takbir di wilayah-wilayah yang membentang di seluruh penjuru bumi dari samudra ke samudra, kecuali Daulah Islam, tentara Islam, dan keadilan Islam?. Seandainya Khilafah pada waktu itu mengetahui suatu negeri di seberang dua samudra, timur dan barat, niscaya Khilafah akan mengarungi samudra itu menyeru kepada Allah Yang Maha Kuat, Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Mungkin juga ada yang mengatakan bahwa Hizbut Tahrir tidak memiliki komoditas dan keahlian lain selain Khilafah; ke mana pun pergi, Hizbut Tahrir hanya berbicara tentang Khilafah dan tidak terpisahkan darinya. Maka dengan ini kami katakan, “Ya, Khilafah memang komoditas dan keahlian Hizbut Tahrir. Khilafah adalah kemuliaan dan kekuatan. Khilafah adalah penjaga agama dan kehidupan duniawi. Khilafah adalah pokok dan cabang.
Dengannya hukum-hukum ditegakkan, hudud dijalankan dan penaklukan dicapai serta kepala diangkat dengan kebenaran. Khilafah adalah perkara segera ditegakkan kaum muslmin, sebelum mereka mulai mempersiapkan pemakaman Nabi Muhammad saw. Semua itu disebabkan oleh keagungan dan urgensitas Khilafah. Para sahabat senior memahami bahwa menyibukan diri dengannya lebih diutamakan daripada kewajiban besar tersebut, yakni mempersiapkan pemakaman Nabi saw.
Maka sekali lagi, seruan untuk kaum muslim dan pasukan di negeri kaum Muslim bahwa sungguh penegakkan Khilafah merupakan agenda vital kaum Muslim di seluruh dunia. Umat Islam wajib yakin dengan pertolongan Allah, kemuliaan Islam dan kaum Muslim. Dengan kembalinya Daulah Khilafah Rasyidah, maka akan menjadi negara penghancur entitas Yahudi, pencaplok Palestina dengan jihad. Dengan jihad pula, khilafah akan melakukan penaklukan Roma sebagaimana dahulu Konstantinopel ditaklukkan dan menjadi negeri Islam “Istanbul”.
Kami sangat yakin dengan hal itu hingga kaum Kafir dan orang-orang munafik berkata, sebagaimana firman Allah : “(Ingatlah), ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata: “Mereka itu (orang-orang mukmin) ditipu oleh agamanya” (TQS al-Anfal [8]: 49).
Karena sesungguhnya semua pertolongan untuk kaum Muslim adalah janji Allah SWT, sebagaimana firmanNya :“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi” (TQS an-Nur [24]: 55).
Terlebih lagi, ada dalam kabar gembira Rasulullah saw setelah kekuasaan diktator yang sedang kita alami, sebagaimana sabdanya : “Kemudian ada kekuasaan diktator dan akan ada sesuai kehendak Allah. Kemudian Dia mengangkatnya jika berkehendak mengengkatnya. Kemudian ada khilafah yang mengikuti manhaj kenabian” kemudian beliau diam” (Musnad Ahmad).
Jadi khilafah pasti kembali dengan izin Allah. Tetapi hal itu memerlukan perjuangan yang penuh keseriusan untuk mendirikannya. Sebab adalah sunnatullah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, bahwa tidaklah turun malaikat dari langit kepada kita menegakkan khilafah. Janji Allah dan kabar gembira Rasulullah tak mungkin bisa direalisasikan, sementara kita duduk diam.
Namun demikian, malaikat akan turun membantu kita saat kita berjuang dengan serius dan penuh keseriusan, berjuang dengan benar dan dan penuh keikhlalas. Saat itulah, Allah merealisasi untuk kita kemenangan dan kesuksesan di dunia dan akhirat yang merupakan kesuksesan agung.
Sungguh Hizbut Tahrir berjuang dengan serius untuk itu dan bergembira dengan dekatnya tegaknya Khilafah. Maka bersegeralah, wahai kaum Muslim, bersegeralah wahai para pemilik kekuatan (ahlu al-quwwah), bergabunglah dalam dakwah dan pemberian pertolongan, dan bersegeralah untuk mendirikan Khilafah bersama Hizbut Tahrir, jangan hanya menyaksikannya saja, karena kemenangan dengan izin Allah sudah dekat.
Ingatlah akan firman Allah : “Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu” (TQS ath-Thalaq [65]: 3). “Dan pada hari kemenangan itu, bergembiralah orang-orang mukmin karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang Dia kehendaki dan Dia Maha Perkasa lagi maha Penyayang” (TQS ar-Rum [30] : 4-5). Dan seruan terakhir kami, sesungguhnya segala pujian hanya milik Allah Rabb semesta alam.
(Ahmad Sastra, Kota Hujan, No.1230/09/01/26 : 05.37 WIB)
.jpeg)
