Oleh : Ahmad Sastra
Dalam setiap konflik modern, keberhasilan serangan
militer jarang semata ditentukan oleh superioritas persenjataan. Ia hampir
selalu ditopang oleh kerja intelijen yang sistematis, infiltrasi jaringan, dan
perencanaan jangka panjang.
Dalam narasi yang berkembang tentang serangan gabungan
Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, banyak pihak menilai bahwa ketepatan
sasaran dan dampaknya yang telak—termasuk klaim tewasnya tokoh-tokoh
penting—tidak mungkin terjadi tanpa dukungan operasi intelijen mendalam.
Washington sendiri dalam berbagai kesempatan sering
menegaskan bahwa operasi militer besar dirancang melalui proses perencanaan
berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, dengan integrasi data satelit, sinyal
elektronik (SIGINT), dan human intelligence (HUMINT).
Dalam studi keamanan internasional, integrasi
teknologi militer canggih dan intelijen presisi disebut sebagai bagian dari
revolusi dalam urusan militer (Revolution in Military Affairs/RMA). Konsep ini
menjelaskan bagaimana keunggulan teknologi—seperti drone bersenjata, sistem
penginderaan jarak jauh, dan senjata presisi tinggi—mengubah karakter
peperangan modern (Freedman, 2017).
Amerika Serikat, sebagai kekuatan militer terbesar
dunia, selama tiga dekade terakhir mengembangkan doktrin peperangan berbasis
jaringan (network-centric warfare) yang menggabungkan data real-time dengan
keputusan taktis cepat. Dalam konteks ini, keberhasilan serangan presisi tidak
hanya mencerminkan kekuatan militer, tetapi juga dominasi informasi.
Namun, teknologi saja tidak cukup. Keberhasilan
serangan terhadap target bernilai tinggi (high-value targets) umumnya
mensyaratkan penetrasi intelijen yang signifikan. Israel melalui badan
intelijennya, Mossad, dikenal luas memiliki rekam jejak operasi lintas batas
yang kompleks.
Sementara itu, Amerika Serikat mengandalkan koordinasi
antara Central Intelligence Agency (CIA), National Security Agency (NSA), dan
Pentagon dalam mengumpulkan serta menganalisis informasi strategis. Studi
tentang operasi kontra-terorisme menunjukkan bahwa eliminasi target bernilai
tinggi hampir selalu didahului oleh infiltrasi jaringan internal atau kerja
sama dengan aktor lokal (Byman, 2011).
Narasi mengenai kerentanan keamanan Iran juga
mengemuka ketika terjadi pembunuhan tokoh-tokoh penting di lokasi yang secara
teoritis memiliki pengamanan ketat. Salah satu contoh yang sering disebut dalam
diskursus publik adalah tewasnya Ismail Haniyeh, pemimpin politik Hamas, dalam
konteks hubungan keamanan regional yang kompleks.
Jika sebuah kompleks militer atau lokasi berpengamanan
tinggi dapat ditembus, maka pertanyaan mendasar muncul mengenai efektivitas
kontra-intelijen domestik dan kebocoran informasi internal.
Dalam literatur intelijen, kegagalan keamanan semacam
itu sering dikaitkan dengan insider threat dan penetrasi jangka panjang.
Johnson (2007) menjelaskan bahwa operasi intelijen yang sukses biasanya
memanfaatkan kombinasi rekrutmen agen lokal, eksploitasi ketidakpuasan
internal, serta pengumpulan data elektronik yang berkelanjutan.
Dengan kata lain, keberhasilan operasi bukan hanya
soal “menembus dari luar,” tetapi juga soal menemukan celah dari dalam. Negara
dengan polarisasi politik internal atau tekanan ekonomi sering kali lebih
rentan terhadap penetrasi intelijen asing.
Namun, mengaitkan kerentanan keamanan dengan asumsi
bahwa Iran “sering menjadi sekutu” Amerika Serikat dan Israel memerlukan
kehati-hatian analitis. Hubungan Iran–AS secara historis memang tidak selalu
bermusuhan. Pada era Perang Dingin, sebelum Revolusi 1979, Iran di bawah Shah
Mohammad Reza Pahlavi merupakan sekutu utama Washington di kawasan Teluk.
Setelah revolusi, relasi berubah drastis menjadi
antagonistik. Meski demikian, dalam beberapa episode geopolitik—seperti kerja
sama tidak langsung melawan Taliban pasca-2001—terdapat momen kepentingan yang
beririsan (Parsi, 2007). Hubungan internasional jarang bersifat hitam-putih; ia
lebih sering berbentuk spektrum kepentingan yang dinamis.
Dalam konteks Israel, permusuhan retoris antara
Teheran dan Tel Aviv tidak serta-merta menutup kemungkinan adanya operasi
intelijen intensif dari kedua belah pihak. Rivalitas tajam justru sering
meningkatkan motivasi untuk memperkuat infiltrasi dan sabotase.
Studi Mearsheimer (2001) tentang politik kekuatan
besar menekankan bahwa negara akan menggunakan seluruh instrumen
kekuasaan—militer, ekonomi, dan intelijen—untuk mempertahankan posisinya dalam
sistem internasional yang anarkis. Dengan demikian, penetrasi intelijen bukan
anomali, melainkan bagian inheren dari kompetisi kekuatan.
Isu yang lebih relevan adalah bagaimana negara
membangun ketahanan terhadap operasi intelijen asing. Konsep national
resilience dalam studi keamanan menekankan pentingnya koordinasi antara lembaga
militer, badan intelijen, dan masyarakat sipil dalam mendeteksi ancaman
internal (Posen, 2014).
Jika serangan presisi benar-benar dirancang
berbulan-bulan tanpa terdeteksi, maka evaluasi struktural terhadap sistem
keamanan menjadi keniscayaan. Kelemahan bisa bersumber dari fragmentasi
birokrasi, rivalitas antarlembaga, atau bahkan kebocoran data digital di era
siber.
Di sisi lain, perlu dicatat bahwa dalam era informasi
global, klaim mengenai keberhasilan operasi atau kematian tokoh-tokoh penting
sering kali menjadi bagian dari perang narasi (information warfare). Informasi
dapat digunakan sebagai alat psikologis untuk melemahkan moral lawan atau
memperkuat citra superioritas.
Rid (2020) menunjukkan bahwa operasi siber dan
manipulasi informasi kini menjadi dimensi penting konflik modern, melampaui
medan tempur fisik. Oleh karena itu, analisis terhadap setiap klaim perlu
disertai verifikasi independen dan kehati-hatian metodologis.
Kesimpulannya, jika benar bahwa serangan presisi
terhadap target penting di Iran melibatkan perencanaan panjang dan penetrasi
intelijen mendalam, maka hal itu mencerminkan karakter peperangan modern yang
mengandalkan integrasi teknologi dan informasi.
Namun kerentanan keamanan tidak dapat dijelaskan
secara simplistis sebagai akibat dari hubungan historis atau dugaan kedekatan
tertentu. Ia lebih tepat dipahami sebagai konsekuensi dari dinamika sistem
internasional yang kompetitif, kompleksitas birokrasi domestik, serta evolusi
ancaman di era digital.
Dalam dunia yang semakin terdigitalisasi dan
terhubung, pertahanan tidak lagi hanya soal tank dan rudal, tetapi juga soal
perlindungan data, loyalitas internal, dan kemampuan membaca pola ancaman yang
tak kasatmata.
REFERENSI
Byman, D. (2011). A high price: The triumphs and
failures of Israeli counterterrorism. Oxford University Press.
Freedman, L. (2017). The future of war: A history.
PublicAffairs.
Johnson, L. K. (2007). Handbook of intelligence
studies. Routledge.
Mearsheimer, J. J. (2001). The tragedy of great
power politics. W. W. Norton.
Parsi, T. (2007). Treacherous alliance: The secret
dealings of Israel, Iran, and the United States. Yale University Press.
Posen, B. R. (2014). Restraint: A new foundation
for U.S. grand strategy. Cornell University Press.
Rid, T. (2020). Active measures: The secret history
of disinformation and political warfare. Farrar, Straus and Giroux.
(Ahmad Sastra, Kota Hujan, No.1277/04/02/26 : 09.17
WIB)

