Oleh: Ahmad Sastra
Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati
Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas). Momentum ini merujuk pada lahirnya Budi
Utomo tahun 1908 yang dipandang sebagai awal tumbuhnya kesadaran kebangsaan
Indonesia, terlepas dari berbagai perdebatan yang ada. Pada tahun 2026, pemerintah mengusung tema "Jaga Tunas Bangsa
Demi Kedaulatan Negara" sebagai ajakan memperkuat generasi muda dan daya
saing nasional di tengah tantangan global.
Namun pertanyaan yang layak diajukan adalah: apakah
semangat kebangkitan yang diperingati setiap tahun benar-benar tercermin dalam
realitas kehidupan rakyat? Ataukah kebangkitan hanya menjadi slogan seremonial
yang semakin jauh dari kenyataan sosial, ekonomi, dan politik yang dirasakan
masyarakat?
Pertanyaan tersebut muncul karena di tengah berbagai
pidato optimistis tentang kemajuan bangsa, sebagian masyarakat justru merasakan
tekanan ekonomi yang semakin berat, meningkatnya ketidakpastian lapangan kerja,
melemahnya daya beli, serta berbagai kebijakan publik yang dianggap kurang
menyentuh kebutuhan mendasar rakyat. Karena itu, Hari Kebangkitan Nasional semestinya
bukan sekadar momentum perayaan, melainkan kesempatan melakukan evaluasi kritis
terhadap arah perjalanan bangsa.
Ukuran Kemajuan Bangsa
Secara substansial, kebangkitan nasional tidak dapat
diukur hanya dari pembangunan fisik, banyaknya proyek strategis, atau tingginya
angka investasi. Kebangkitan yang sesungguhnya harus tercermin pada
meningkatnya kesejahteraan rakyat, kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan,
keadilan hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara.
Dalam perspektif pembangunan modern, keberhasilan
suatu negara tidak hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi juga
kualitas hidup masyarakat. Karena itu, ketika masyarakat menghadapi kesulitan
ekonomi, meningkatnya angka pengangguran, dan berbagai ketimpangan sosial, maka
wajar jika muncul pertanyaan kritis mengenai makna kebangkitan yang
sesungguhnya.
Kritik terhadap pemerintah bukanlah bentuk permusuhan
terhadap negara. Sebaliknya, kritik merupakan bagian penting dari mekanisme
kontrol sosial agar kebijakan publik tetap berpihak kepada kepentingan rakyat. Pemerintah
yang sehat justru membutuhkan ruang dialog, koreksi, dan partisipasi publik
yang luas.
Persoalan Ekonomi dan Kegelisahan Publik
Salah satu isu yang banyak mendapat perhatian adalah
kondisi ekonomi nasional. Pada tahun 2026, nilai tukar rupiah mengalami tekanan
cukup besar dan sempat mencapai titik terlemah sepanjang sejarah terhadap dolar
Amerika Serikat. Kondisi ini mendorong berbagai respons kebijakan dari
pemerintah dan bank sentral untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Melemahnya nilai tukar tentu tidak dapat dijelaskan
hanya oleh faktor domestik. Berbagai faktor global seperti konflik geopolitik,
perubahan suku bunga internasional, perlambatan ekonomi dunia, serta
ketidakpastian pasar keuangan turut memberikan pengaruh signifikan. Namun
demikian, persepsi investor terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah juga
menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan.
Di sisi lain, persoalan ketenagakerjaan juga masih
menjadi tantangan. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan terdapat 15.425
pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) selama periode
Januari–April 2026. Meskipun angka tersebut lebih rendah dibanding periode yang
sama tahun sebelumnya, fakta bahwa ribuan pekerja kehilangan pekerjaan tetap
menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian pemerintah.
Bagi masyarakat kecil, statistik ekonomi sering kali
tidak terlalu penting dibanding realitas yang mereka hadapi sehari-hari. Harga
kebutuhan pokok, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan kesempatan kerja jauh
lebih menentukan persepsi masyarakat tentang kondisi negara dibanding
angka-angka makro ekonomi yang dipublikasikan pemerintah.
Dilema Prioritas
Perdebatan lain yang berkembang di masyarakat adalah
mengenai prioritas penggunaan anggaran negara. Sebagian kalangan mempertanyakan
berbagai program pemerintah yang memerlukan pembiayaan sangat besar, sementara
di banyak daerah masih terdapat sekolah rusak, fasilitas kesehatan yang
terbatas, dan kesejahteraan guru maupun tenaga kesehatan yang belum optimal.
Dalam perspektif kebijakan publik, setiap program
pemerintah tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Namun yang menjadi
persoalan adalah apakah manfaat yang dihasilkan sebanding dengan biaya yang
dikeluarkan, serta apakah program tersebut benar-benar menjawab kebutuhan
paling mendesak masyarakat.
Prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) mengharuskan setiap kebijakan disusun berdasarkan data, kajian
ilmiah, transparansi, serta mekanisme evaluasi yang jelas. Kebijakan publik
yang tidak didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat berpotensi menimbulkan
pemborosan anggaran sekaligus mengurangi kepercayaan publik terhadap
pemerintah.
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah isu
lingkungan hidup. Berbagai kajian menunjukkan bahwa pembangunan yang tidak
memperhatikan keberlanjutan lingkungan dapat menimbulkan dampak jangka panjang
berupa kerusakan hutan, meningkatnya risiko bencana, dan menurunnya kualitas
hidup masyarakat.
Dalam beberapa tahun terakhir, isu deforestasi, alih
fungsi lahan, dan berbagai proyek pembangunan skala besar terus menjadi bahan
perdebatan. Sebagian pihak melihat pembangunan sebagai kebutuhan untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara pihak lain mengingatkan pentingnya
menjaga keseimbangan ekologis.
Kebangkitan nasional yang sejati seharusnya tidak
hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan
lingkungan. Tidak ada arti pembangunan jika generasi mendatang harus menanggung
kerusakan alam yang diwariskan oleh generasi saat ini.
Membuka Ruang Kritik
Salah satu indikator penting kemajuan bangsa adalah
kualitas berbangsa dan bernegara. Negara yang maju bukan negara yang bebas dari
kritik, melainkan negara yang mampu mengelola kritik secara konstruktif.
Ketika masyarakat, akademisi, jurnalis, atau aktivis
menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, respons yang diperlukan
bukanlah stigmatisasi atau kriminalisasi, melainkan dialog dan argumentasi
berbasis data. Kebijakan yang baik akan semakin kuat jika mampu bertahan dari
kritik yang rasional.
Dalam sejarah Indonesia, para tokoh kebangkitan
nasional seperti Wahidin Sudirohusodo, Soetomo, dan para pendiri bangsa lainnya
justru tumbuh dari tradisi berpikir kritis terhadap keadaan masyarakat pada
zamannya. Semangat kebangkitan lahir dari keberanian melihat masalah secara
jujur, bukan dari kebiasaan menutupi persoalan.
Perspektif Islam tentang Kebangkitan
Dalam Islam, kebangkitan suatu bangsa tidak hanya
diukur dari kemajuan ekonomi atau pembangunan fisik. Al-Qur'an menegaskan: "Sesungguhnya
Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan
yang ada pada diri mereka sendiri." (QS. Ar-Ra'd: 11).
Ayat ini menunjukkan bahwa kebangkitan membutuhkan
perubahan mendasar dalam cara berpikir, sistem kehidupan, kepemimpinan, dan
budaya masyarakat. Kebangkitan bukan sekadar slogan, melainkan proses perbaikan
yang nyata.
Sejarah peradaban Islam menunjukkan bahwa kemajuan
lahir ketika ilmu pengetahuan, keadilan, amanah, dan kepedulian terhadap rakyat
menjadi fondasi utama pemerintahan. Sebaliknya, kemunduran terjadi ketika
kekuasaan lebih mengutamakan kepentingan elite dibanding kemaslahatan
masyarakat luas.
Teori siklus kekuasaan Ibnu Khaldun didasarkan pada pemahaman mendalam tentang dinamika sosial dan
politik. Ia mengamati bahwa setiap dinasti atau kekuasaan politik mengalami
proses perubahan yang berulang-ulang.
Teori ini memiliki beberapa komponen kunci, pertama
awal kekuasaan. Ibnu Khaldun mengamati bahwa awal munculnya sebuah dinasti atau
kekuasaan seringkali didorong oleh semangat dan tekad yang kuat. Pemimpin
pertama dari dinasti tersebut memiliki ambisi besar untuk memperluas wilayah,
memperkuat kekuatan, dan meningkatkan kehidupan rakyatnya.
Kedua, puncak kekuasaan. Pada tahap ini, dinasti atau
kekuasaan mencapai puncaknya. Kekuatan militer, ekonomi, dan budaya mereka
berkembang pesat. Mereka seringkali menjadi penguasa yang dominan dalam dunia
politik pada masanya. Ketiga, fase penurunan. Setelah mencapai puncak
kekuasaan, Ibnu Khaldun mengamati bahwa dinasti tersebut cenderung mengalami
penurunan. Pemimpin-pemimpin yang menggantikan pendiri dinasti mungkin tidak
memiliki semangat dan tekad yang sama. Mereka lebih fokus pada kenikmatan
pribadi dan kebijakan yang kurang efektif.
Keempat, fase kehancuran. Pada titik ini, dinasti atau
kekuasaan mengalami kemunduran yang signifikan. Kekuatan mereka melemah, dan
mereka menjadi rentan terhadap serangan dari luar atau pemberontakan internal.
Dinasti tersebut dapat hancur dan digantikan oleh kekuasaan baru. Kelima,
siklus baru. Proses ini kemudian dimulai lagi dengan munculnya dinasti atau
kekuasaan baru yang memiliki semangat dan tekad yang kuat.
Ibnu Khaldun menekankan perlunya pengamatan yang
cermat terhadap sejarah dan masyarakat untuk memahami pola-pola yang berulang.
Ia berpendapat bahwa sejarah bukan sekadar catatan peristiwa, tetapi juga
mencerminkan perubahan sosial dan politik. Ia menyatakan bahwa seiring
berjalannya waktu, pemimpin dan masyarakat cenderung melupakan nilai-nilai
moral, yang berkontribusi pada keruntuhan peradaban.
Teori siklus sejarah Ibnu Khaldun memberikan wawasan
yang mendalam tentang dinamika sosial dan politik serta menjelaskan bagaimana
kelompok-kelompok manusia berkembang dan runtuh sepanjang waktu. Konsep ini
masih relevan dan sering dirujuk dalam studi sejarah dan ilmu sosial hingga
saat ini.
Dalam The Fourth Turning, William Strauss
dan Neil Howe menjelaskan bahwa sejarah manusia ditandai oleh perkembangan
siklus melalui empat "Perputaran." Perputaran Pertama adalah
Puncak, Perputaran Kedua adalah Kebangkitan, Perputaran Ketiga adalah Kehancuran,
dan Perputaran Keempat adalah Krisis .
Perubahan sosial adalah hal yang tidak
dapat dihindari dan terjadi dalam setiap masyarakat. Beberapa teori menjelaskan
tentang bagaimana perubahan sosial terjadi, termasuk teori evolusi, teori
siklus, teori fungsional, dan teori konflik. Dalam
teori siklus, Oswald Spenger dan Arnold Toynbee berpendapat bahwa setiap
masyarakat berkembang dengan 4 tahap, contohnya adalah pertumbuhan manusia dari
masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa ke masa tua.
Dalam pandangan Plato, demokrasi cenderung
mengalami siklus yang akan membawanya ke bentuk pemerintahan yang lebih buruk,
yaitu tirani. Ia percaya bahwa ketidakpuasan rakyat terhadap pemimpin
demokratis dapat menyebabkan pencarian seorang pemimpin yang otoriter, yang
menjanjikan stabilitas tetapi mengorbankan kebebasan. Saat datang tirani, maka
demokrasi mengalami kematiannya.
Runtuhnya sistem komunisme, terutama di
Eropa Timur dan Uni Soviet pada akhir abad ke-20, merupakan peristiwa penting
dalam sejarah dunia yang dalam hal ini bisa kita maknai sebagai keniscayaan
teori siklus ini, apapun yang mencadi faktor keruntuhannya. Sebab jaya dan
runtuhnya peradaban adalah sebuah keniscayaan.
Sejarahnya, banyak
negara komunis mengalami stagnasi ekonomi dan krisis yang berkepanjangan.
Sistem ekonomi terpusat dan perencanaan yang kaku menyebabkan ineffisiensi,
kekurangan barang, dan rendahnya produktivitas. Rakyat mulai merasa frustrasi
dengan kurangnya kebebasan politik, pelanggaran hak asasi manusia, dan kualitas
hidup yang buruk. Protes dan gerakan rakyat mulai muncul, menginginkan
perubahan.
Akhirnya, pemikiran dan ideologi komunis mulai
dipertanyakan, terutama setelah munculnya pemimpin yang lebih terbuka dan
reformis, seperti Mikhail Gorbachev. Kebijakan "glasnost"
(keterbukaan) dan "perestroika" (reformasi ekonomi) berusaha
memperbaiki situasi, tetapi justru mempercepat ketidakpuasan. Dari sinilah,
ideologi komunisme itu menemui ajalnya.
Jika diperhatikan terjadinya kesenjangan Ekonomi,
krisis lingkungan dan krisis sosial politik saat ini akibat penerapan ideologi
kapitalisme, maka inilah pertanda ideologi ini akan segera menemui ajalnya.
Pertumbuhan ketidaksetaraan antara yang kaya dan miskin dapat menimbulkan
ketidakpuasan sosial. Jika kesenjangan ini terus meningkat, bisa muncul gerakan
sosial yang mendesak perubahan mendasar dalam sistem ekonomi.
Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya
dalam kapitalisme dapat mengakibatkan krisis iklim yang parah. Jika tidak
ditangani, hal ini dapat merusak fondasi ekonomi dan memicu perubahan besar
dalam cara kita mengatur produksi dan konsumsi. Ketidakpuasan terhadap elit
ekonomi dan politik dapat menyebabkan ketidakstabilan dan bahkan kerusuhan.
Gerakan populis, baik di kanan maupun kiri, sering kali muncul sebagai respons
terhadap kekurangan dalam sistem kapitalis.
Jika komunisme telah menemui ajalnya, sementara
kapitalisme sedang sekarat, maka Islamlah yang akan kembali menguasai peradaban
manusia akhir zaman. Allah menegaskan dalam firmanNya : Dan Allah telah
berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan
amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa
dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka
berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah
diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka,
sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap
menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan
barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah
orang-orang yang fasik. (QS An Nur : 55).
Hari Kebangkitan Nasional seharusnya menjadi momentum
refleksi, bukan sekadar seremoni tahunan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang
berani mengakui kelemahan dan memperbaikinya, bukan bangsa yang hanya sibuk
merayakan keberhasilan sambil mengabaikan berbagai persoalan yang masih ada.
Memang tidak adil jika seluruh capaian pemerintah
diabaikan begitu saja. Namun demikian, tidak bijak pula jika berbagai kritik
dan kegelisahan masyarakat dianggap sebagai sikap anti-pemerintah. Justru
kritik yang jujur merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan bangsa.
Karena itu, makna kebangkitan nasional hari ini bukan
sekadar mengibarkan bendera atau menghadiri upacara peringatan. Kebangkitan
yang sesungguhnya adalah keberanian membangun pemerintahan yang lebih adil,
ekonomi yang lebih menyejahterakan, pendidikan yang lebih berkualitas,
lingkungan yang lebih lestari, dan sistem pemerintahan yang sehat.
Jika berbagai persoalan mendasar masih terus dirasakan
rakyat, maka Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi pengingat bahwa
pekerjaan besar bangsa ini belum selesai. Kebangkitan bukanlah sesuatu yang
sudah tercapai, melainkan cita-cita yang harus terus diperjuangkan bersama. Islam
telah memberikan solusi ideologis untuk kebangkitan hakiki, tinggal apakah
bangsa ini mau menerima atau tidak ?
REFERENSI
Al-Qur'an al-Karim, QS. Ar-Ra'd: 11.
Budi Utomo. (1908). Sejarah gerakan kebangkitan
nasional Indonesia.
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Data
PHK Januari–April 2026.
Reuters. (2026). Analisis kondisi ekonomi Indonesia
dan pelemahan rupiah tahun 2026.
United Nations Development Programme. (2024). Human
Development Report.
World Bank. (2024). World Development Report.
(Ahmad Sastra, Kota Hujan,No.1353/25/05/26 : 11.23
WIB)
.jpeg)
