Oleh : Ahmad Sastra
Delapan puluh satu tahun setelah Proklamasi
Kemerdekaan, Indonesia berhasil menunjukkan berbagai capaian makroekonomi yang
patut diapresiasi. Produk Domestik Bruto (PDB) terus bertumbuh di kisaran lima
persen per tahun, inflasi relatif terkendali, dan Indonesia telah naik menjadi
negara berpendapatan menengah atas sejak tahun 2023.
Bank Dunia juga mencatat bahwa Indonesia telah
berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran dibandingkan dua dekade
sebelumnya, sekaligus menjadi salah satu perekonomian terbesar di dunia. Namun
demikian, di balik indikator-indikator makro tersebut tersimpan sebuah paradoks
pembangunan : pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi peningkatan
kesejahteraan yang merata.
Pertumbuhan yang stabil ternyata belum diikuti oleh
penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan kelas menengah, maupun
peningkatan mobilitas sosial yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa
keberhasilan statistik makro belum tentu identik dengan keberhasilan
pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Paradoks tersebut terlihat dari semakin besarnya
tekanan terhadap kelas menengah Indonesia. Bank Dunia dalam Indonesia
Economic Prospects dan Indonesia Growth and Jobs Report menunjukkan
bahwa proporsi pekerja yang memperoleh pendapatan setara kelas menengah
mengalami penurunan yang signifikan sejak 2018. Perekonomian memang menciptakan
jutaan pekerjaan baru, tetapi sebagian besar berada pada sektor-sektor bernilai
tambah rendah dengan produktivitas dan tingkat upah yang terbatas.
Di sisi lain, pertumbuhan lapangan kerja berkeahlian
tinggi justru berjalan lebih lambat, sementara upah riil pekerja
berketerampilan menengah dan tinggi cenderung mengalami stagnasi bahkan
penurunan. Akibatnya, banyak rumah tangga yang secara statistik tidak lagi
tergolong miskin, tetapi tetap hidup dalam kondisi rentan karena pendapatan
mereka belum cukup kuat untuk menopang mobilitas sosial maupun menghadapi
guncangan ekonomi.
Fenomena inilah yang oleh banyak ekonom disebut
sebagai "missing middle class", yaitu menyusutnya kelompok masyarakat
yang seharusnya menjadi motor utama konsumsi, investasi, dan stabilitas ekonomi
nasional.
Di sektor ketenagakerjaan, tantangan tersebut semakin
nyata ketika dikaitkan dengan kualitas sumber daya manusia. Meskipun tingkat
pengangguran terbuka menunjukkan tren yang relatif rendah menurut indikator
makro, jumlah pengangguran tetap mencapai jutaan orang, termasuk lulusan perguruan
tinggi yang kesulitan memperoleh pekerjaan sesuai kompetensinya.
Persoalan utama bukan hanya kurangnya lapangan kerja,
tetapi juga mismatch antara dunia pendidikan dengan kebutuhan industri,
dominasi pekerjaan informal, serta terbatasnya penciptaan pekerjaan bernilai
tambah tinggi. Bank Dunia menilai bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih
terlalu banyak menghasilkan pekerjaan berproduktivitas rendah sehingga belum
mampu memperluas kelas menengah secara berkelanjutan.
Dalam perspektif pembangunan, kondisi ini
mengindikasikan bahwa bonus demografi yang seharusnya menjadi kekuatan nasional
berpotensi berubah menjadi beban apabila tidak diimbangi dengan reformasi
pendidikan, peningkatan kualitas keterampilan, dan transformasi ekonomi menuju
sektor-sektor yang lebih produktif.
Di sisi lain, persoalan ketimpangan sosial-ekonomi
juga masih menjadi tantangan penting. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa
meskipun rasio Gini menunjukkan tren membaik dalam beberapa periode terakhir,
distribusi pengeluaran masih memperlihatkan adanya kesenjangan antara kelompok
masyarakat bawah, menengah, dan atas. Ketimpangan tidak hanya tercermin pada
distribusi pendapatan, tetapi juga pada akses terhadap pendidikan berkualitas,
pelayanan kesehatan, kesempatan kerja, kepemilikan aset, hingga akses terhadap
teknologi dan modal usaha.
Ukuran keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya
menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi (economic growth), melainkan
juga harus memperhatikan pertumbuhan yang inklusif (inclusive growth),
yaitu pertumbuhan yang mampu memperluas kesempatan ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan. Tanpa pemerataan
manfaat pembangunan, pertumbuhan ekonomi berisiko hanya dinikmati oleh kelompok
tertentu sehingga memperlebar jurang sosial di tengah masyarakat.
Dalam perspektif Islam, kondisi tersebut mengandung
pelajaran yang sangat penting. Al-Qur'an menegaskan bahwa kekayaan tidak boleh
hanya beredar di kalangan kelompok tertentu, tetapi harus menghadirkan
kemaslahatan yang luas bagi masyarakat. Allah SWT berfirman: "...agar
harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara
kamu." (QS. Al-Hasyr [59]: 7).
Ayat ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan utama
tata kelola ekonomi dalam perspektif hukum Islam adalah menciptakan distribusi
kesejahteraan yang adil, bukan sekadar memperbesar akumulasi kekayaan nasional.
Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa pemimpin bertanggung jawab atas
kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya (HR. al-Bukhari dan Muslim). Dalam
konteks inilah terdapat korelasi yang kuat antara kemerdekaan hakiki dengan
penerapan sistem ekonomi Islam dan terbebas dari sistem ekonomi kapitalisme
sekuler.
Makna kemerdekaan yang sejati bukan sekadar tercermin
pada angka pertumbuhan ekonomi atau keberhasilan fiskal, tetapi pada kemampuan
negara menghadirkan keadilan sosial, membuka kesempatan kerja yang bermartabat,
memperkuat kelas menengah, mengurangi ketimpangan, dan memastikan setiap warga
negara dapat merasakan manfaat pembangunan secara nyata.
Tanpa terwujudnya keadilan distributif dengan
penerapan syariah Islam secara kaffah, kemerdekaan berisiko menjadi simbol
politik yang megah, tetapi belum sepenuhnya menjadi pengalaman kesejahteraan
yang dirasakan oleh seluruh rakyat. Sebaliknya, kemerdekaan hanya akan menjadi
kontraproduktif dengan kenyataan hidup yang dirasakan rakyat. Merdeka tapi
paradoks.
REFERENSI
Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). Why
Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. Crown
Business.
Al-Mawardi, A. H. (1996). Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah.
Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
Al-Syathibi, I. M. (1997). Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl
al-Syarī'ah. Dār Ibn 'Affān.
Badan Pusat Statistik. (2026). Berita Resmi
Statistik: Tingkat Pengangguran Terbuka Februari 2026 sebesar 4,68 persen.
Badan Pusat Statistik.
Badan Pusat Statistik. (2026). Buklet Survei
Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2026. Badan Pusat Statistik.
Badan Pusat Statistik. (2026). Indikator Pekerjaan
Layak di Indonesia 2025. Badan Pusat Statistik.
Ibn Taymiyyah, A. A. (1998). Al-Siyāsah
al-Syar'iyyah fī Iṣlāḥ al-Rā'ī wa al-Ra'iyyah. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
Kementerian PPN/Bappenas. (2019). Visi Indonesia
2045: Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur.
Muhyiddin, M., Amrizal, M. D. R., & Wahyuningrat,
J. (2026). Outlook ketenagakerjaan Indonesia 2026–2029: Dari bonus demografi ke
tantangan kualitas pekerjaan. Bappenas Working Papers, 9(1), 113–129.
https://doi.org/10.47266/bwp.v9i1.540
North, D. C. (1990). Institutions, Institutional
Change and Economic Performance. Cambridge University Press.
Ostrom, E. (1990). Governing the Commons: The
Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University
Press.
Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Harvard
University Press.
Rodrik, D. (2011). The Globalization Paradox:
Democracy and the Future of the World Economy. W. W. Norton & Company.
Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford
University Press.
Stiglitz, J. E. (2012). The Price of Inequality.
W. W. Norton & Company.
Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2021). Economic
Development (13th ed.). Pearson.
United Nations Development Programme. (2025). Human
Development Report 2025. UNDP.
United Nations. (2015). Transforming Our World: The
2030 Agenda for Sustainable Development. United Nations.
World Bank. (2020). Aspiring Indonesia: Expanding
the Middle Class. World Bank.
World Bank. (2024). World Development Report 2024:
Digitalization for Development. World Bank.
World Bank. (2025). Indonesia Growth and Jobs
Report: Running Faster, for Longer—Structural Transformation, Productivity, and
Good Jobs. World Bank.
World Bank. (2025). World Development Indicators.
World Bank.
World Bank. (2026). Indonesia Economic Prospects:
Managing Risks, Unlocking Productivity. World Bank.
World Bank. (2026). Reforms for a Formal and
Prosperous Indonesia. World Bank.
Yusuf al-Qaradawi. (1997). Min Fiqh al-Dawlah fi
al-Islam. Dār al-Syurūq.
(Ahmad Sastra, Kota Hujan, No.1420/15/08/26 : 18.39
WIB)
